SerambiIndonesia/

Salam

Demokrat Dianggap Gulirkan Bola Panas

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrat (PD), Hinca Panjaitan, mengungkapkan perlakuan tak adil

Demokrat Dianggap Gulirkan Bola Panas
Pertemuan Hj Sartina NA, SE, M.Si dengan petinggi Demokrat pusat didampingi Wagub Aceh Nova Iriansyah di Jakarta, Rabu (13/12/2017) 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrat (PD), Hinca Panjaitan, mengungkapkan perlakuan tak adil dan sewenang-wenang institusi negara, yakni aparat penegak hukum, kepada partai dan kadernya sejak pelaksanaan Pilkada 2017. “Perlakuan tidak adil terhadap Partai Demokrat ini bukan pertama kali, tetapi yang kesekian kali.”

Hinca mengatakan, semula partainya memilih diam dan enggan menanggapi perlakuan tak menyenangkan tersebut. “Ternyata perlakuan tidak adil ini terjadi lagi dan terjadi lagi,” pungkasnya.

Teranyar adalah kasus persiapan Pilkada Kalimantan Timur. Hinca menjelaskan calon gubernur Kaltim, Syaharie Jaang ‘dipaksa’ menggandeng calon wakil yang bukan merupakan pilihannya dan partai.

Lalu, Syaharie, delapan kali dipanggil parpol tertentu. Ia diminta agar memilih Kapolda Kaltim sebagai wakilnya. Sehari setelah penolakan, Syaharie dipanggil polisi sebagai saksi terkait izin pengelolaan lahan parkir di Pelabuhan Terminal Peti Kemas, Palaran, Samarinda.

“Pada tanggal 26 Desember sudah ada laporan polisi ke Bareskrim. Tanggal 27 Desember keluar surat panggilan untuk diperiksa tanggal 29 Desember,” tutur Sekjen Demokrat tersebut.

“Curhatan” Partai Demokrat itu dirasa bagai guliran bola panas oleh Polri dan PDIP sebagai partai penguasa. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto langsung membantah Hinca dengan mengatakan, “tak ada perilaku tidak adil ataupun sewenang-wenang terhadap Partai Demokrat. Penyidik itu independen dan mempunyai aturan-aturan.

Penegasan yang sama juga disampaikan Kapolda Kalimantan Timur, Irjen Safaruddin. Menurut dia, pemeriksaan terhadap Syaharie bukan terkait kasus baru yang ditangani Polri. “Jadi ini kasus lama, masalah saber pungli ini kan baru selesai sidang, fakta-fakta persidangan itu dijadikan bahan untuk dilakukan penyelidikan,” ujar Safaruddin.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, malah membandingkan kasus tersebut dengan pengalaman partainya.

“Ya coba kalau kita lihat ya, PDIP ini pernah punya pengalaman bagaimana kami diintervensi. Bagaimana kantor partai kami diserang. Bagaimana kami tidak bisa ikut pemilu, itu kami tetap diam.”

PDIP meminta Partai Demokrat tak perlu mendramatisir persoalan tersebut. “Ketika pilkada di Bali 5 tahun yang lalu ada upaya-upaya sistematis, kami tidak membuat puisi mellow dramatic.”

Hasto mengatakan lebih baik Partai Demokrat mengambil sikap menyatu dengan rakyat. “Tidak perlu partai membuat-buat drama.

Kami lebih bersikap menyatu dengan rakyat dan tidak menampilkan wajah seolah-olah kami korban. Jadi, ketika kami diintervensi, diserang, kami tetap teguh dan menyatu dengan rakyat. Daripada membuat drama-drama yang tidak perlu.”

Demokrat dan PDIP adalah dua partai besar. Maka, jika dua partai ini berseteru, pastilah ini menjadi “drama” politik yang paling panas di tingkat elit, sebab rakyat belum tentu terpengaruh, kan?

Di sisi lain, ketua umum PD dan PDIP pun dua-dua mantan presiden negeri ini. Dalam pemahaman kita mereka adalah negarawan yang mestinya sudah tahu betul bagaimana menciptakan suasana sejuk dalam masyarakat.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help