Realisasi APBA 2025 Harus Dipacu

HARIAN Serambi Indonesia edisi Senin (1/9/2025) memberitakan, Juru Bicara Pemerintah Aceh, Teuku Kamaruzzaman alias Ampon Man mengungkapkan, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2025 hingga akhir Agustus ini masih berada di bawah target yakni 50,45 persen atau sebesar Rp5,5 triliun dari target akumulatif 54,04 persen.

Capaian tersebut terdapat deviasi atau selisih minus 3,59 persen. Namun, Ampon Man mengakui tren realisasi sejauh ini terus menunjukkan perbaikan. “Kalau kita bandingkan dengan bulan Juli lalu, deviasinya masih minus 4,74 persen. Jadi, bulan Agustus ini sudah lebih baik, karena deviasi mengecil menjadi minus 3,59 persen. Ini artinya kinerja SKPA terus meningkat,” kata Ampon Man, Sabtu (30/8/2025) malam. 

Pemerintah Aceh, lanjut Ampon Man, tetap optimis bahwa pelaksanaan APBA akan tercapai sesuai target. Walaupun pada akhir Agustus ini masih senilai Rp5,5 triliun dari total pagu Rp11,006 triliun. Ampon Man juga menjelaskan bahwa pada pertengahan Agustus sempat terjadi kendala teknis. Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang digunakan untuk mengajukan surat permintaan membayar (SPM) dan surat perintah pembayaran (SPP) error secara nasional, sehingga SKPA tak bisa memproses pencairan anggaran tepat waktu.

“Alhamdulillah sekarang SIPD sudah normal kembali, walaupun masih ada perbaikan yang dilakukan pemerintah pusat. Dengan kondisi ini, kita yakin realisasi bisa kembali dipacu lebih cepat di bulan berikutnya,” ujarnya. Menurut Ampon Man, Pemerintah Aceh melalui sekretaris daerah (sekda) terus mengawal kinerja SKPA agar tetap fokus mencapai target realisasi yang sudah ditetapkan oleh gubernur. Ia mengatakan hingga akhir September mendatang, target realisasi APBA diproyeksikan mencapai 61,11 persen.

Masih rendahnya serapan APBA 2025 bukanlah hal baru bagi Aceh karena masalah semacam ini sudah sering terjadi dan hampir selalu berulang dari tahun ke tahun. Di tengah tuntutan perlunya percepatan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan pemulihan ekonomi, maka realisasi APBA tahun ini jelas harus menjadi perhatian serius Pemerintah Aceh dan jajaran. Sebab, APBA adalah instrumen utama dalam menggerakkan pembangunan dan ekonomi daerah. 

Anggaran yang besar akan menjadi sia-sia bila tak bisa direalisasikan secara efektif dan efisien. Keterlambatan penyerapan anggaran berarti terlambatnya pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi. Jika ini terjadi, maka masyarakat jelas dirugikan karena mereka tak bisa menerima hasil pembangunan pada waktunya. Karena itu, Pemerintah Aceh melalui seluruh SKPA dan lembaga terkait lainnya harus memacu realisasi APBA 2025 agar bisa tercapai sesuai target.

Hal yang lebih penting lagi adalah Pemerintah Aceh dan jajaran tak boleh lagi terjebak dalam rutinitas birokratis yang menghambat. Proses administrasi yang berbelit, lemahnya perencanaan, hingga rendahnya disiplin aparatur harus segera dibenahi. Gubernur dan kepala SKPA harus memperkuat pengawasan agar percepatan realisasi anggaran dapat berlangsung secara transparan dan tidak mengorbankan akuntabilitas. Hal ini penting dijaga karena realisasi anggaran yang tepat waktu dan tepat sasaran akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Untuk memacu realisasi APBA 2025, semua SKPA wajib bergerak beriringan demi mengejar target kinerja masing-masing. Dengan cara itu, keterlambatan realisasi APBA dapat langsung dievaluasi dan diperbaiki. Koordinasi antar-SKPA dan lembaga pengawas juga harus diperhatikan. Di sisi lain, Pemerintah Aceh perlu menerapkan reward kepada SKPA yang tinggi serapan anggarannya dan memberikan punishment bagi yang lamban realisasi kinerjanya. Dengan begitu, pembangunan dan pelayanan publik di semua sektor akan berjalan sesuai dengan harapan semua pihak. Semoga! (*)

POJOK

Ulama dan tokoh serukan Aceh damai

Seruan ini harus diikuti demi kebaikan kita bersama kan?

Gerhana bulan total akan hiasi langit Aceh

Saat gerhana bulan terjadi, jangan lupa shalat sunat Khusuf ya? 

MKD bakal tertibkan anggota DPR

Saat ada demo langsung dilakukan penertiban ya? He..he..he…