M@PPA: Pergubkan Saja APBA 2018

Koordinator Pusat Mahasiswa Pemuda Peduli Perdamaian Aceh (M@PPA) meminta Gubernur Aceh agar segera

M@PPA: Pergubkan Saja APBA 2018
AZWAR A GANI, Koordinator M@PPA

BANDA ACEH - Koordinator Pusat Mahasiswa Pemuda Peduli Perdamaian Aceh (M@PPA) meminta Gubernur Aceh agar segera mem-pergub-kan APBA 2018. Langkah ini dinilai yang paling tepat di tengah buntunya komunikasi politik antara eksekutif dan legislatif di Aceh.

“Setiap tahun drama politiknya tidak berubah, selalu drama keterlambatan pengesahan APBA,” pungkas Koordinator M@PPA, Azwar A Gani kepada Serambi dalam pernyataan tertulisnya, Minggu (7/1).

Keterlambatan pengesahan APBA ia katakan akan semakin memperburuk keadaan ekonomi di Aceh. Oleh sebab itu, Gubernur perlu mengambil langkah-langkah strategis, salah satunya dengan mem-pergub-kan APBA 2018 sesuai dengan ketentuan.

“Pergub APBA tidak melanggar ketentuan hukum. Jadi ini untuk mencegah lemahnya daya serap anggaran APBA pada tahun 2018. Selain itu juga untuk memutuskan mata rantai terkait perencanaan anggaran yang berlarut larut selama ini,” ungkapnya.

Menurut Azwar, pengesahan APBA yang terlambat akan berdampak tidak bagus terhadap pelaksanaan program pemerintah. Sebab masih banyak agenda eksekutif yang bergantung pada APBA, dan itu berdampak langsung pada masyarakat.

“Hasil analisa kami, kegagalan pengesahan APBA karena adanya upaya dari pihak tertentu terhadap pagu anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang dan e-budget dan e-planing. Jika ini menjadi salah satu kendala, maka Gubernur tinggal menjalankan saja ketentuan hukum yang berlaku. Ini juga menjadi salah satu barometer bagi publik untuk menilai komitmen Irwandi dalam melawan mafia hukum yang teroganisir. Kami yakin rakyat akan mendukung Gubernur,” pungkas Azwar.

Selain itu, dia melanjutkan, APBA yang terlambat disahkan juga akan akan berimplikasi kepada proses perdamaian dan rekonsiliasi yg sedang dibangun yang nantinya akan mengakibatkan munculnya konflik-konflik baru di Aceh. “Saya yakin DPRA tahu resiko apa yang akan terjadi dengan semakin terlambatnya pengesahan APBA. Masih banyak agenda-agenda pemulihan pascakonflik yang bersumber dan dibiayai oleh APBA,” demikian Azwar.(yos)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved