Anggota DPRA Bingung dengan Kelanjutan Pembahasan RAPBA

Memasuki minggu kedua bulan Januari 2018, anggota DPRA banyak yang mengaku kebingungan terkait

Anggota DPRA Bingung dengan Kelanjutan Pembahasan RAPBA
NURZAHRI, Anggota Banggar DPRA

BANDA ACEH - Memasuki minggu kedua bulan Januari 2018, anggota DPRA banyak yang mengaku kebingungan terkait dengan kelanjutan pembahasan RAPBA 2018. Soalnya, sampai kini belum jelas jadwal pembahasan antara eksekutif dengan legislatif. Salah seorang anggota DPRA dari Fraksi Partai Nasdem, Ir Hj Fatimah, Senin (8/1) siang, mendatangi ruang kerja Wakil Ketua II DPRA, Irwan Johon. Dia ingin mempertanyakan kelanjutan pembahasan KUA dan PPAS 2018 yang telah terhenti sejak 20 Desember 2017 lalu.

“Saya sengaja datang ke ruang Wakil Ketua II DPRA Irwan Johan hanya untuk menanyakan kapan dilanjutkan pembahasan dokumen KUA dan PPAS 2018 setelah terhenti sejak 20 Desember 2017 lalu,” kata Fatimah kepada Serambi seusai pertemuan dengan Wakil Ketua II Irwan Johan.

Hal serupa juga dikatakan oleh anggota Komisi II DPRA dari Fraksi Gerindra, Kartini Ibrahim. Dia bertanya kepada Ketua Komisi II DPRA, Nurzahri. Kartini mengatakan, dalam rentang waktu dua pekan terakhir, dirinya terus ditanya masyarakat dan anggota Partai Gerindra kapan RAPBA 2018 bisa disahkan. Namun, seperti juga beberapa anggota dewan yang lain, dirinya tak bisa menjawab pertanyaan masyarakat.

Ketua Komisi II DPRA Nurzahri kepada Serambi, Senin (8/1) mengatakan, dirinya juga belum bisa menjawab kapan RAPBA 2018 itu bisa disahkan DPRA. Soalnya, antara legislatif dan eksekutif sampai kini belum menetapkan belanja yang akan dilakukan tahun ini dalam dokumen KUA dan PPAS 2018, yang merupakan cikal bakal dokumen RAPBA 2018.

Dalam dokumen KUA dan PPAS 2017, sebut Nurzahri, eksekutif memang sudah menyebutkan besaran total belanja pembangunan 2018 senilai Rp 14,7 triliun, tapi angka itu sampai kini belum disepakati, karena dokumen KUA dan PPAS 2018 belum selesai dibahas oleh kedua pihak.

Sampai Senin kemarin, kata Nurzahri, Bamus Dewan maupun Banggar Dewan belum membuat jadwal agenda baru, baik terkait jadwal pembahasan RAPBA maupun sidang paripurna pengesahan RAPBA. Nurzahri mengaku dirinya sebagai Ketua Komisi II malah berinisiatif melakukan kunjungan kerja dan pengawasan ke beberapa lokasi kegiatan, antara lain ke gudang pupuk dan lokasi tempat distribusi dan pangkalan pengecer elpiji 3 Kg.

Bukan hanya di jajaran anggota dan ketua komisi, di tingkat pimpinan dewan pun belum jelas kelanjutan jadwal pembahasan. Wakil Ketua II DPRA Irwan Johan yang dimintai konfirmasinya mengatakan, belum tahu kapan RAPBA 2018 bisa disahkan. Yang ia ketahui, kata Irwan, Banggar DPRA dan komisi-komisi dewan sedang menunggu dokumen KUA dan PPAS 2018, yang telah diperbaharui oleh Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA).

Pada pertenghan bulan lalu, ungkap Irwan Johan, Banggar DPRA telah melakukan pertemuan dengan Gubernur, Wagub, Sekda, dan TAPA. Hal yang dibicarakan terkait usulan program baru gubernur dan masyarakat. Dalam pertemuan itu, Banggar DPRA minta usulan baru masyarakat dan program unggulan pemerintah yang baru dimasukkan ke dalam RAPBA 2018 yang hendak disahkan DPRA.

Usulan Banggar DPRA itu, kata Irwan Johan, disetujui Gubernur, Wagub, dan Sekda. Gubernur meminta TAPA memperbaharui dokumen KUA dan PPAS 2018. “Tapi anehnya sampai kini TAPA belum juga memperbaharui dokumen KUA dan PPAS 2018 yang telah disepakati dalam rapat,” kata dia.

Secara terpisah, Ketua DPRA Tgk H Muharuddin mengatakan, hari ini pihaknya akan duduk kembali bersama Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) untuk membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) 2018. DPRA ingin mengetahui sejauh mana progress dan kendala dalam pembahasan, sehingga dokumen baru yang telah direvisi belum juga diserahkan oleh eksekutif.

Hal itu dikatakan oleh Muharuddin kepada Serambi saat ditemui di Gedung DPRA, Senin (8/1). “Besok (hari ini-red) kita bahas dalam rapat terbatas. Kita ingin tahu progress dan apa yang menjadi kendala, sehingga KUA-PPAS yang baru atau yang telah direvisi belum diserahkan sampai sekarang. Semoga nanti kita temukan solusi bersama,” kata Muharuddin.

Menurut Muharuddin, kegiatan yang dijadwalkan hari ini merupakan rapat terbatas, yang dikuti oleh pimpinan DPRA, Ketua Fraksi, dan tim TAPA. Mungkin itu sebabnya, kata Muharuddin, belum banyak anggota dewan yang tahu.

Muharuddin menegaskan, selama ini ketua fraksi dan komisi-komisi di DPRA tetap membahas anggaran Aceh untuk 2018 itu. Hanya saja dokumen yang dibahas adalah dokumen KUA PPAS lama, yang diserahkan pada 31 Juni 2017. “Yang perlu kita tanyakan, kenapa saat ini dokumen belum diserahkan. Karenanya akan kita tanyakan besok (hari ini-red),” sebut Muharuddin.

Untuk pembahasan APBA 2018 ini, tambah Muharuddin, Pemerintah Aceh harus memberi perhatian khusus, sehingga dalam waktu dekat bisa segera disahkan, apalagi saat ini sudah masuk tahun berjalan anggaran 2018. “Kalau kita DPRA masih berharap itu diqanunkan, dan perlu diketahui juga proses itu selama ini kendalanya bukan di DPRA. Ada kendala komunikasi saja saya rasa,” jelasnya.(her/dan)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved