RAPBA 2018, Irwandi Tunggu Hingga Februari

Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, optimis persoalan RAPBA 2018 bisa diselesaikan melalui persidangan di DPRA

RAPBA 2018, Irwandi Tunggu Hingga Februari
IRWANDI YUSUF, Gubernur Aceh

* Banggar DPRA dan TAPA kembali Bertemu

BANDA ACEH - Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, optimis persoalan RAPBA 2018 bisa diselesaikan melalui persidangan di DPRA. Dia mengatakan, tidak akan mem-Pergub-kan anggaran tersebut selama masih ada jalan untuk menyelesaikannya.

“Saya harapkan awal Februari (2018) sudah ada satu keputusan,” kata Irwandi seusai menghadiri acara rapat kerja daerah (rakerda) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh di Hotel Grand Aceh Syariah, Banda Aceh, Selasa (9/1).

Saat ini, lanjutnya, masih terjadi diskusi antara eksekutif dan legislatif terkait RAPBA 2018. Apabila hingga Februari APBA 2018 belum disahkan, maka Gubernur Irwandi mengatakan akan mengambil sikap.

“Jika tidak (ada keputusan), jalan terakhir di Pergub. Tapi saya tidak suka Pergub. Namun kalau terpaksa, harus (di Pergub) karena rakyat menantikan,” ucapnya santai.

Sementara itu, di DPRA kemarin berlangsung pertemuan antara Badan Anggaran DPRA dengan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA). Dalam pertemuan itu hadir Wakil Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah, Sekda Aceh Dermawan, Kepala Bappeda Aceh, Azhari Hasan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, Jamaluddin, Kepala Inspektorat Aceh Muhammad, dan Kepala Biro Hukum Setda Aceh, Adrian. Pertemuan dimulai pukul 14.00 dan berakhir sekitar pukul 15.49 WIB.

Usai pertemuan, Ketua DPRA, Tgk Muharuddin, yang dimintai penjelasannya mengatakan bahwa banyak hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Antara lain usulan program masyarakat yang disampaikan melalui DPRA yang dinilai TAPA masih berstatus merah.

Beberapa di antaranya usulan pembangunan jalan dan jembatan, bantuan gedung, bea siswa, bantuan pemberdayan ekonomi berupa pengadaan sapi, kerbau, kambing, ayam, bibit ikan, kopi, karet, sawit, palawija, dan lainnya.

Usulan tersebut menurut TAPA tidak dibolehkan dengan berbagai alasan. Untuk proyek jalan misalnya, terkendala pada status jalan yang merupakan jalan kecamatan dan kabupaten/kota. Selain itu, usulan proyek fisik juga harus memiliki dokumen SID dan DED.

Begitu juga usulan pemberian bantuan bea siswa. Menurut TAPA, sudah ada aturannya pada badan penyaluran bea siswa yang terdapat di provinsi sehingga Anggota DPRA tidak perlu repot-repot mengusulkan.

Terkait hal itu, anggota Banggar DPRA yang hadir meminta TAPA untuk mempublikasi kepada masyarakat terhadap berbagai usulan yang bukan menjadi kewenangan Pemerintah Aceh untuk membiayainya. “Supaya masyarakat tahu, bukan anggota dewan yang tidak mau memperjuangkan, tetapi aturannya yang memang tidak membolehkan,” sambung Muharuddin.

Sementara itu, Wagub Aceh, Nova Iriansyah, mengatakan, kehadirannya dalam pertemuan Banggar dengan TAPA adalah sebagai mediator dan penengah. Menurut Wagub, dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak sudah kembali menyamakan persepsinya terkait metode usulan program dan kegiatan, serta pembahasannya.

Sedangkan mengenai subtansinya, sudah tidak ada masalah lagi. “Usulan program dan kegiatan yang belum tertampung dalam KUA dan PPAS 2018, apakah itu datangnya dari anggota dewan, dibuatkan berita acaranya secara tertulis, tidak boleh dengan cara lisan,” ujar Wagub.(her)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help