Lembaga Swadaya Masyarakat Minta Pemkab Pidie dan DPRK Segera Bahas APBK
"Kami mendesak agar eksekutif dan legislatif mempercepat pembahasan APBK 2018 agar tidak berdampak pada pemotongan DAU,"
Penulis: Idris Ismail | Editor: Muhammad Hadi
lihat foto
Laporan Idris Ismail | Pidie
SERAMBINEWS.COM,SIGLI - Lembaga Swadaya Masyarakat Jaringan Makmur Nusantara (LSM- JMN) Pidie mendesak pemerintah kabupaten dan DPRK untuk secepatnya melakukan pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) 2018 sebelum berdampak pada pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU).
Ketua LSM- JMN Pidie, T Musliadi SH kepada Serambinews.com, Rabu (17/1/2018) mengatakan, hingga pertengahan Januari 2018 pembahasan APBK tahun berjalan belum kunjung dibahas dan ini menyebabkan petaka bagi publik itu sendiri.
Baca: Putra Pidie Jaya Lulus Internship Program PT Freeport Indonesia, Kuliah di Pertambangan Unsyiah
"Kami mendesak agar eksekutif dan legislatif mempercepat pembahasan APBK 2018 agar tidak berdampak pada pemotongan DAU," harapnya.
Selain itu, dampaknya juga dapat memberikan efek terhadap terhambatnya program pemerintahan, sektor pelayanan publik dan melemahnya sektor perekonomian daerah itu sendiri.
Baca: Kasihan, Bertahun-Tahun Dua Wanita Pidie Kakinya Dirantai, Akhirnya Dibebaskan Isteri Wabup
Sesuai Permendagri No 33 tahun 2017 yang bahwa pembahasan dan pengesahan harus tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan serta menganut azas transparansi.
"Yaitu mudah di akses informasi seluas-luasnya oleh masyarakat terhadap APBK," jelasnya.(*)
