Fraksi Abdya Meudaulat Minta Pemerintah Tegas Soal Eksplorasi dan Eksploitasi Tambang

Laporan Masrian Mizani I Aceh Barat Daya 

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE – Fraksi Abdya Meudaulat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat Daya (Abdya) dalam pandangan umum fraksi menyebutkan, selama ini pihaknya banyak menerima laporan dan keluhan masyarakat.

Di antaranya keluhan terkait eksplorasi dan eksploitasi pertambangan di Kabupaten Abdya.

Hal itu disampaikan Jasman dalam pandangan umum Fraksi Abdya Bermartabat pada Rapat Paripurna Penutupan Pembahasan Rancangan Qanun APBKP Tahun 2025 yang berlangsung di gedung DPRK setempat, Selasa (16/9/2025).

“Maka, kami menegaskan kepada pemerintah daerah agar segera menetapkan skema wilayah pertambangan rakyat di setiap kecamatan dalam Kabupaten Abdya,” ucapnya.

Di mana saat ini, kata Jasman, sedang maraknya penggalian dan penambangan ilegal yang dilakukan oleh masyarakat yang mengatasnamakan perusahaan pertambangan.

Baca juga: GeRAK Aceh Barat: Tindak Tegas Tambang Ilegal KPPA

“Kami sangat khawatir dikarenakan aktivitas di sektor tambang ini sangat rawan kecelakaan dan gangguan kesehatan serta dapat menimbulkan musibah berupa bencana alam maupun kematian pekerja,” ujarnya.

Pihaknya meminta pemerintah daerah melalui SKPK terkait harus pro-aktif dalam menanggapi hal-hal yang terjadi di masyarakat.

“Kami juga melihat para pekerja tidak dibekali dengan alat-alat keselamatan kerja,” ucap dia.

Atas kondisi ini, sebut Jasman, Bupati diminta agar tegas bersikap, sebaiknya hasil alam dan bumi Abdya dapat dikelola oleh masyarakat pribumi.

Sehingga tidak menimbulkan konflik kepentingan dalam menjamin kehidupan dan kesejahteraan masyarakat Abdya.

Baca juga: Warga Beutong Ateuh Audiensi ke Gubernur Aceh - DPRA Bahas soal Tambang, Ini Permintaannya

“Kami tegaskan kembali bahwa kami menunggu hasil kerja pemerintah, khususnya di sektor pertambangan dalam waktu yang tidak terlalu lama,” tutur Jasman.

Pada kesempatan itu, Jasman juga menyebutkan, bahwa Fraksi Abdya Meudaulat memahami bahwa perubahan APBK merupakan sebuah instrumen dalam memajukan pembangunan Abdya.

Antara lain untuk melindungi segenap masyarakat di bidang perekonomian, khususnya peningkatan kesejahteraan sosial dalam menghadapi berbagai gejolak dan goncangan, bahkan krisis.

“Maka, perubahan APBK ini harus mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, pemerataan pembangunan dan menjaga stabilitas dan fiskal daerah,” ucapnya.