Airlangga Rangkap Jabatan Ketua Umum Partai dan Menteri, Ada Deal Politik Antara Jokowi dan Golkar?
Selain itu, Jokowi juga baru saja menunjuk Sekjen Partai Golkar Idrus Marham sebagai Menteri Sosial.
lihat foto
SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesian Political Review Ujang Komarudin mencium aroma deal politik antara Presiden Jokowi dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
Hal ini terkait dengan melunaknya sikap Jokowi yang mengizinkan Airlangga merangkap jabatan sebagai ketua umum Partai Golkar dan menteri perindustiran.
Padahal, sejak awal Jokowi sempat berkomitmen bahwa menterinya di kabinet tidak boleh rangkap jabatan sebagai pengurus parpol.
Selain itu, Jokowi juga baru saja menunjuk Sekjen Partai Golkar Idrus Marham sebagai Menteri Sosial.
"Deal politik tidak akan terhindarkan, dan itu pasti terjadi. Jokowi dan Golkar akan saling mengamankan," kata Ujang saat dihubungi, Minggu (21/1/2018).
(Baca: Kisah TKI Meninggal di Malaysia karena Sakit, Jenazahnya Baru Dipulangkan 1,5 Bulan Kemudian)
(Baca: Ini Alasan Jokowi Beli Motor Modifikasi Berwarna Emas, Ngaku Pakai Uang Pribadi)
Ia pun menilai, deal politik yang terbangun antara Presiden dengan ketua umum partai beringin tersebut tidak terlepas pada kepentingan pemilihan presiden di 2019 nanti.
"Karena, tentunya Jokowi butuh tiket dari Golkar, sedangkan Golkar butuh merapat pada kekuasaan. Golkar akan menggaransi, akan full mendukung Pak Jokowi di 2019. Itu dealnya saya yakin," kata dia.
Dosen di Universitas Al Azhar ini mengaku menyesalkan sikap Jokowi tersebut. Sebab, Jokowi rela melanggar komitmen yang sudah ia buat demi tiket pilpres.
(Baca: Petugas Mabes Polri BKO Polda Aceh Tangkap Kapal Asing, Pengejaran 2 Jam Karena Berusaha Kabur)
(Baca: Mundur dari Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Fadhil Rahmi Bentuk LSM, Ini Tujuannya)
"Harusnya Pak Jokowi konsisten dengan perkataan dan sikapnya. Karena, sebagai seorang pemimpin harus mempunyai sikap yang sesuai antara perkataan dengan perbuatan," ujarnya.
Ujang menilai, di satu sisi, deal politik ini memang akan memuluskan langkah Jokowi yang tidak mempunyai partai untuk kembali mencalonkan diri pada periode kedua.
Namun ia menilai sikap Jokowi yang melanggar komitmen justru akan membuat citra mantan Gubernur DKI itu menjadi buruk di mata masyarakat.
