Opini

Dayah, Mana Janji Manismu?

Kedua model dayah itu --dayah tradisional dan dayah modern-- ternyata bukan saja terperangkap kedalam jaring

Dayah, Mana Janji Manismu?
Dr. Yusra Habib Abdul Gani, SH

Oleh Yusra Habib Abdul Gani

POLITIK etis yang dilancarkan oleh Ratu Belanda pada 1901, telah merangsang semangat golongan pribumi (inlander) dan Timur Asing untuk mendirikan organisasi keagamaan, politik, kepemudaan dan mahasiswa di Pulau Jawa khususnya. Sementara implikasi politik etis terhadap Aceh ialah memberi jaminan terhadap eksistensi agama dan adat-istiadat. Para ulama yang tidak terjun ke kancah peperangan bersenjata, melapor kepada militer Belanda bahwa setibanya di kampung masing-masing akan merenovasi dan membangun rangkang/dayah kembali, sekalipun ditentukan syarat-syarat yang harus dipatuhi dan pengawasan yang ketat sekali (Dada Meuraksa, 1990).

Maka sejak 1904, rangkang-rangkang dan dayah-dayah yang telah hancur semasa perang, dibangun semula disamping membangun dayah-dayah yang baru, seperti Dayah Kruengkalé, Tgk Syech Abdul Wahab membangun Dayah Tanoh Abè, Haji Abbas dan Haji Ja’far membangun Dayah Lambirah. Di Aceh Barat, keturunan Tgk Muhammad Yusuf membangun Dayah Rumpet; keturunan Tgk Chik Muhammad Amin Tiro membangun Dayah Blang, Dayah Lampoh Raya, Dayah Tiro, Dayah Cot Pliëng, dan Dayah Cot Jurong (Ali Hasjmy, 1997).

Tgk Abdussalam membangun Dayah Lamnyong; Tgk Haji Umar membangun Dayah Lham U, Tgk Syech Marhaban membangun Dayah Lambhuk, sementara ulama-ulama lainnya membangun Dayah Ulèë Susu, Dayah Indrapuri, Dayah Lam Seunong; Tgk Fakinah membangun Dayah Lamkrak (Dayah Lamdiran); Tgk Chik Eumpê Triëng membangun Dayah Rangkang Kanyang; Tgk Chik Ulèë U membangun Dayah Ulèë U. Tgk Chik Rundéng membangun Dayah Rundêngo; Tgk Muhammad Arsyad membangun Dayah Ië Leubeue; Tgk Yusuf membangun Dayah Meunasah Raya, dan di Teupin Raya dibangun pula Dayah Teupin Raya (ibid, Dada Meuraksa, 1990). Dibangun Madrasah Khairiyah oleh Tuanku Raja Keumala pada 1915, setelah menyerah kepada Belanda pada 1903.

Selain dari ulama tadi, terdapat juga petinggi negara yang telah menyerah, seperti Teuku Panglima Polem Muhammad Daud dan Tuanku Raja Keumala, yang awalnya hendak meneruskan perjuangan bersenjata melawan Belanda, tetapi dengan perhitungan tertentu pada 1903, memutar haluan kepada perjuangan politik, dengan alasan untuk memimpin persatuan umat dan keteguhan semangat demi bergerak kembali menghancurkan kolonial Belanda, jika saat yang tepat sudah tiba (Dada Meuraksa, 1990).

Merekrut ulama
Untuk itu, mereka merekrut sederetan ulama, seperti Tgk Hasan Kruengkalé, Tgk Syech Ibrahim Lambhuk, Tgk H Abas Lambirah, Tgk Ba Jafar Lamjabat, Tgk Syech Saman Siron, Tgk H Hasballah Indrapuri, Tgk B Abdullah Lam U, Tgk Usman Lampaloh, Tgk Bintang Reukieh, Tgk Syech Mhd Lam Lhom, Tgk Abdussalam Meuraksa, Tgk Paki Lamkrak, Tgk Teupin Kaya, Tgk Abdul Jalil Awé Geutah, Tgk Muhammad Saleh Pulo Kiton, Tgk Daud Beureuéh, Tgk Umar Tiro dan disokong oleh para ulama besar di seluruh Aceh sebulat suara; walau pun pemerintah Belanda tetap mengawal gerak langkah mereka, sambil mengawasi para jamaah haji dari Aceh ke Mekkah, karena khawatir akan menyebarkan idea Pan-islamisme dari Arab, yang berlawanan dengan kepentingan politik kolonial Belanda di Aceh (ibid, Dada Meuraksa, 1990).

Sehubungan dengan politik perang baru di Aceh, maka fungsi dayah selain sebagai pusat pengajian Islam, juga digunakan sebagai markas untuk membina kader pejuang kemerdekaan yang didasarkan pada ajaran Islam untuk mendapat keridhaan Allah Swt menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan perkataan lain, mengubah formula politik pendidikan Islam berkarakter Aceh, yang tujuannya untuk ikut serta berpartisipasi dalam pemerintahan kolonial Belanda di Aceh (ibid, Dada Meuraksa, 1990).

Untuk itu, Dayah di Tiro, yang memakai model totalitas tradisional memakai pendekatan rahmatan lil’alamin, berjiwa patriotik dalam melawan penjajahan maupun mendukung gerakan-gerakan yang menentang terhadap pemerintah yang zalim, menitikberatkan kepada transfer ilmu pengetahuan umum maupun agama dipakai sebagai basis. Dayah ini tidak memiliki nilai tawar pihak mana pun (Mukhlisuddin Ilyas, 2012). Sementara Dayah Muda Wali di Aceh Selatan, dinilai lebih modern dan cenderung sekuler, karena muatan sylabusnya bertumpu kepada pencapaian aspek intelektual, tanpa mementingkan keadaan lingkungan masyarakat sekitar (ibid, Mukhlisuddin Ilyas, 2012).

Kedua model dayah itu --dayah tradisional dan dayah modern-- ternyata bukan saja terperangkap kedalam jaring politik dan sistem pendidikan kolonial, akan tetapi juga tidak mampu menjadi perisai mempertahankan diri identitas pendidikan tradisional Aceh.

Akibatnya, nasionalisme Aceh yang mencakup: institusi kesultanan, harga diri, identitas politik, ekonomi, konstitusi (Meukuta Alam), mata uang, bendera, sistem dan struktur pemerintahan, lambang, stempel runtuh berkecai. Di atas puing-puing reruntuhan inilah, kemudian berdiri tegak nasionalisme dan negara Indonesia. Di sinilah rakyat Aceh mengibarkan bendera Merah Putih pada 1945. Habib Muda Seunagan memutuskan untuk mengibarkan bendera (Merah Putih) di Seunagan dan siap menanggung risiko apapun yang akan terjadi (Sehat Ihsan Shadiqin, Mukhlisuddin Ilyas, Ardiansyah, 2015).

Halaman
123
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved