Jika Pergub, Dewan Gugat

Rencana Pemerintah Aceh untuk menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) 2018 melalui Peraturan Gubernur

Jika Pergub, Dewan Gugat
Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf membahas tentang persoalan APBA tahun anggaran 2018 di Kementerian Dalam Negeri, 

* Bisa Berujung pada Pemakzulan Gubernur

BANDA ACEH - Rencana Pemerintah Aceh untuk menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) 2018 melalui Peraturan Gubernur (Pegub), mendapat respons keras dari anggota DPRA. Mayoritas wakil rakyat di parlemen tampaknya tidak setuju dengan langkah tersebut, bahkan mereka mengancam akan menggugat Gubernur Aceh dan Kemendagri jika APBA dipergubkan.

Peringatan bernada ancaman itu disampaikan oleh Sekretaris Komisi VI DPRA, Azhari Cagee saat menghubungi Serambi dari Jakarta kemarin, usai dirinya menghadiri rapat dengan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Sebagaimana diketahui, kemarin Ketua DPRA dan beberapa anggota dipanggil ke Kemendagri terkait Rancangan Pergub APBA 2018 yang telah disampaikan Pemerintah Aceh sebelumnya.

“Apabila APBA 2018 dipergubkan dan Mendagri menyetujuinya, maka DPRA akan menempuh langkah-langkah hukum, yaitu mengajukan gugatan atau judicial review (JR) ke Mahkamah Agung (MA). Kita akan gugat Gubernur Aceh juga Kemendagri,” tegas Azhari Cagee kepada Serambi via telepon.

Terkait hal itu, kata Azhari, pihak DPRA telah menyampaikan ke Kemendagri saat rapat terbatas dengan Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, Syarifuddin dan Direktur Keuangan, Sastri Yunizarti Bakry Akt MSi di Gedung H lantai VIII Kemendagri di Jalan Veteran Nomor 7 Jakarta Pusat, kemarin. “Sudah kita sampaikan dan mereka bilang itu haknya DPRA,” sebut Azhari.

Ada alasan kuat mengapa DPRA ngotot ingin menggugat jika APBA dipergubkan oleh Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf. Alasannya, kata Azhari, karena dalam rancangan Pergub APBA yang telah disampaikan Pemerintah Aceh ke Kemendagri yang bertanggung jawab hanya gubernur sendiri. “Dalam dokumen itu hanya gubernur yang bertanggung jawab, itu sepihak tanpa ada kesepakatan,” jelas Azhari Cagee.

Menurut politisi Partai Aceh (PA) tersebut, dokumen Rancangan Pergub APBA yang telah diserahkan ke Kemendagri oleh Pemerintah Aceh tidak dilengkapi dengan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) atau persetujuan dari DPRA. Dokumen rancangan pergub itu disusun sepihak oleh Gubernur Aceh dan TAPA. “Tidak ada seribu rupiah pun yang sepengetahuan DPR Aceh. Oleh karena itu, dokumen tersebut kami anggap ilegal karena tidak berdasarkan kesepakatan KUA-PPAS sebagaimana lazimnya,” kata Sekretaris Fraksi PA itu.

Menurutnya, dalam sejarah penganggaran daerah di Indonesia, baru Provinsi Lampung yang melaku kan pergub anggaran pada tahun 2007 dan DKI Jakarta beberapa waktu lalu. Namun, kedua provinsi ini tetap mendahuluinya dengan kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif, yaitu adanya KUA PPAS yang menjadi dasar kesepakatan.

Jika APBA jadi dipergubkan, lanjut Azhari, berarti Aceh menjadi provinsi pertama di Indonesia yang mempergubkan anggaran tanpa dokumen KUA PPAS atau kesepakatan bersama dengan legislatif. “Jika ini terjadi, maka Pemerintah Aceh dalam hal ini gubernur, kemudian Mendagri, harus siap-siap menanggung risiko. Kita, DPR Aceh, akan menempuh jalur hukum sehingga berujung pada pidana dan akhirnya berujung pada impeachment (pemakzulan) terhadap gubernur. Terkait rencan ini kita juga akan gelar sidang paripurna nantinya,” ujar Azhari Cagee.

Alumnus FISIP Universitas Malikussaleh, Aceh Utara ini menyebutkan, jika Gubernur Aceh berani mempergubkan anggaran atau APBA, seharusnya gubernur juga berani mempergubkan bendera dan lambang Aceh yang qanunnya sudah empat tahun lalu selesai dibahas DPRA. “Jangan menyangkut anggaran saja berani, padahal dokumen KUA PPAS saja belum disepakati. Jika gubernur berani, maka pergubkan saja soal bendera sekalian,” pungkas Azhari Cagee.

Menurut Azhari, pertemuan Dirjen Keuangan Daerah di Kemendagri kemarin, dihadiri oleh Ketua DPRA, Tgk Muharuddin dan Wakil Ketua, Irwan Djohan, serta sejumlah anggota lainnya, seperti Ketua Komisi II, Nurzahri, Ketua Fraksi PPP, Murdani Yusuf, Sayed Dahlawi, Anggota Fraksi Golkar, didampingi Sekwan DPRA, A Hamid Zein. (dan)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help