Revisi UUPA Terus Bergulir, 4 Tokoh Aceh Hadiri RDPU di DPR RI

Ringkasan Berita:

• Penyusunan RUU tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) terus bergulir. 
• Ada Empat tokoh Aceh menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, di ruang Rapat Baleg, Gedung Nusantara I, Kompleks DPR/MPR RI, di Senayan, Jakarta
• Perubahan atau revisi UUPA dinilai penting lantaran ada hal-hal yang perlu diperjelas, seperti calon independen pada UUPA.

Kita juga akan mengadakan rapat kerja dengan Menkopolkam, Menteri Keuangan, juga Mendagri untuk membahas Dana Otsus dan lain-lain. Insya Allah rapat ini tanggal 19 November 2025. Bob Hasan, Ketua Badan Legislasi DPR RI

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Penyusunan RUU tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) terus bergulir. Terbaru, empat tokoh Aceh menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, di ruang Rapat Baleg, Gedung Nusantara I, Kompleks DPR/MPR RI, di Senayan, Jakarta, Rabu (12/11/2025).

Keempat narasumber yang diundang itu adalah dua tokoh Aceh yang bermukim di Jakarta yaitu, Andi H Sinulingga (kader senior Partai Golkar) dan Mustafa Abubakar (mantan Pj Gubernur Aceh), serta dua tokoh Aceh yang tinggal di Aceh, yakni Amrizal J Prang (akademisi yang juga mantan Kepala Biro Hukum Setda Aceh), serta Munawar Liza Zainal (intelektual GAM yang pernah menjabat sebagai Wali Kota Sabang). Amrizal dan Munawar hadir dalam RDPU secara daring melalui fasilitas Zoom Meeting.

Mereka yang Beri Pendapat di RDPU

• Andi H Sinulingga--kader senior Partai Golkar, tokoh Aceh yang bermukim di Jakarta.
• Mustafa Abubakar--mantan Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, juga berdomisili di Jakarta.
• Amrizal J Prang-- akademisi, mantan Karo Hukum Setda Aceh, hadir secara daring dari Aceh.
• Munawar Liza Zainal--intelektual GAM, pernah menjabat sebagai Wali Kota Sabang, juga hadir secara daring dari Aceh.

Amatan Serambi, Kamis (13/11/2025), dari akun YouTube TVR Parlemen, rapat ini dipimpin oleh Ketua Baleg Bob Hasan. Di awal rapat, Bob Hasan menyapa para tokoh ini dengan nada ramah dan akrab.

“Apa kabar Bang Amrizal J Prang, Bang Munawar. Ketemu lagi kita ya,” ujar Bob Hasan sambil tersenyum sumringah. Munawar Liza pun terlihat senang saat disapa, menjawab salam, dan  menyampaikan kabarnya. Setelah itu, Bob Hasan langsung memulai rapat yang berlangsung selama dua jam. 

Dalam RDPU tersebut, Kader Senior Partai Golkar, Andi H Sinulingga, menyoroti dua hal pokok. Pertama, terkait dengan  perpanjangan dana Otsus dan bagaimana dana itu dikelola. Kedua, perihal problematika peradilan HAM yang ada dalam MoU Helsinki dan UUPA 2006 yang sampai saat ini, KKR kesulitan mengerjakan tentang apa yang diamanahkan dalam MoU Helsinki.

Menurutnya, problema tersebut bisa selesai dalam revisi tersebut. Perihal adanya pertanyaan kenapa harus ada penambahan otsus, dan kemana uang Rp 100 triliun yang digelontorkan hampir 20 tahun lamanya.

“Terkait kemana uang itu, bapak bisa melihat di Banda Aceh khususnya, kotanya hidup 24 jam. Itu merupakan dampak dari perdamaian dan dampak dari dana otsus selama ini. Kalau bapak Balek keliling ke 23 kabupaten/kota terjadi perubahan yang sangat luar biasa. Ini terjadi karena adanya dana otsus yang sudah berjalan dan akan habis 2027 ini,” katanya.

Namun hal itu belum cukup. Perlu ada percepatan penambahan anggaran, terkait percepatan interkoneksi antar kabupaten dari tengah ke pesisir timur, barat, utara dan selatan. “Percayalah pak, isolasi ini terbuka, terjadi arus mobilisasi barang dan orang, tentu akan terjadi pertumbuhan ekonomi yang baik. Ini lebih menguntungkan RI terkait komitmen kita dalam bingkai NKRI,” ujarnya.

Hal serupa juga dikatakan Mantan Pj Gubernur Aceh, Mustafa Abubakar. Ia menceritakan sejumlah pengalaman saat masih menjabat sebagai Gubernur Aceh dalam hal pembangunan pasca rehab rekon tsunami 2004. Mulai dari pembebasan lahan pembangunan jalan nasional di Meulaboh, juga pembebasan lahan bandara SIM, serta pelaksanaan Pilkada serentak pada 2006.

“Pilkada sukses sangat demokratif, dan partisipasi masyarakat hampir 80 persen. UUPA berjalan dengan baik. Dan pilkada serentak ini juga diadopsi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla saat itu,” katanya.

Terkait revisi UUPA, sebagai orang yang berada di lapangan, dirinya melihat memang ada urgensi. Khususnya Aceh disebut provinsi termiskin di Sumatera, dan terpincang pula ekonominya antara masyarakat perkotaan dan pedalaman. 

Hal itu menurutnya perlu ada perhatian khusus, untuk mengurangi ketimpangan dan mengejar ketertinggalan masyarakat Aceh. “Dana otsus Rp 108 triliun yang diberikan selama ini ke Aceh, walau ada kasus sana-sini. Secara umum kami pandang amat sangat membantu. Karena konflik sampai 30 tahun, ekonomi Aceh terhenti. Untuk mengatasi ini perlu anggaran lebih,” jelasnya.

Karena konflik yang maha dahsyat saat ini, membuat ekonomi Aceh terhenti. Ia berharap perpanjangan dana otsus ini suatu keniscayaan, dan memang harus dilakukan untuk mengejar ketertinggalan, kemiskinan pada masyarakat Aceh sekarang.