APBA Dijalankan dengan Pergub

Kontroversi RAPBA 2018 apakah akan ditetapkan dengan qanun atau pergub diakhiri oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah

APBA Dijalankan dengan Pergub
Gubernur Aceh Irwandi Yusuf memberi pengarahan kepada Tim TAPA sesaat sebelum pertemuan dengan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri 

JAKARTA - Kontroversi RAPBA 2018 apakah akan ditetapkan dengan qanun atau pergub diakhiri oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Syarifuddin. “APBA 2018 akan dijalankan dengan Peraturan Gubernur atau Pergub,” kata Syarifuddin menjawab Serambi di Kemendagri, Jakarta, Selasa (13/3).

Menurut Syarifuddin, saat ini Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri bersama Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) sedang menyisir kembali seluruh komponen dalam Rancangan Pergub APBA sehingga tidak ada lagi yang bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan.

“Kita sebetulnya tidak ingin pergub. Tapi keadaan mendesak dan tidak bisa dielakkan lagi. Kasihan rakyat, sudah lama tertunda-tunda pembangunan di Aceh,” tandas Syarifuddin.

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dalam pertemuan dengan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri mempersilakan meneliti seluruh usulan Rancangan Pergub APBA. “Kira-kira yang akan menjerat saya silakan dicoret,” kata Gubernur Irwandi. Ia menginginkan APBA 2018 benar-benar bersih dari unsur-unsur pelaggaran.

Irwandi juga mengingatkan para Kepala SKPA yang nanti akan dia lantik, harus benar-benar taat hukum dan nenjalankan tugas sesuai hukum. “Bukan taat kepada gubernur,” tukasya. Apabila nanti kepala SKPA kedapatan mencuri, dia memastikan akan dimasukkan penjara.

Irwandi Yusuf kembali menegaskan, rakyat Aceh sudah menunggu bergulirnya proses pembangunan. “Jadi kita harapkan proses ini bisa segera diselesaikan,” ujarnya sambil mengulang pernyataannya, “DPRA dipersilakan melakukan pengawasan ketat terhadap jalannya penggunaan APBA.”(fik)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help