Ketua YARA Sengketakan Pertamina ke Komisi Informasi Pusat, Ini Masalahnya

Informasi tentang data perusahaan di Aceh yang membeli BBM industri, akan dijadikan bahan kajian dalam upaya menyelamatkan BBM bersubsidi.

Ketua YARA Sengketakan Pertamina ke Komisi Informasi Pusat, Ini Masalahnya
IST
Sidang ketiga sengketa informasi publik yang dimohon oleh Safaruddin SH terhadap PT Pertamina, berlangsung di ruang sidang Komisi Informasi Pusat, Jakarta, Rabu (14/3/2018). 

SERAMBINEWS.COM - Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Safaruddin SH, mengajukan sengketa informasi publik terhadap PT Pertamina Persero.

Sengketa ini diajukan Safaruddin ke Komisi Informasi (KI) Pusat, karena Pertamina menolak memberikan daftar nama perusahaan pembeli minyak industri dan jumlah minyak industri yang dibeli oleh perusahaan tersebut.

"Saya mengajukan sengketa ini ke KIP dengan tujuan untuk melakukan kajian terhadap penyelamatan BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi di Aceh," kata Safaruddin, dikutip Serambinews.com, dari website resmi KIP, komisiinformasi.go.id, Rabu (14/3/2018).

Sengketa informasi ini, kata Safaruddin, sudah masuk persidangan ketiga, dengan agenda memeriksa legal standing dan jangka waktu.

Sidang ketiga ini berlangsung di Ruang Sidang lantai 1 Kantor Sekretariat KI Pusat Wisma BSG Jakarta Pusat, pada Rabu (14/03/2018), dipimpin Ketua Majelis Komisioner (MK) KI Pusat Gede Narayana Sunarkha beranggotakan Hendra J Kede dan Wafa Patria Umma dengan mediator Romanus Ndau Lendong serta Panitera Pengganti Aldi Rano Sianturi.

(Baca: Gubernur Minta Pertamina dan Pelindo Percepat Setor Modal KEK Arun Lhokseumawe)

(Baca: Abusyik Desak Pertamina Atasi Kelangkaan Solar, Selama Ini Nelayan dan Petani Mengeluh Padanya)

(Baca: Tiga Penimbun BBM Solar Bersubsidi Diamankan Polisi, Begini Modus Operandi)

Dalam persidangan itu, Safaruddin hadir selaku pemohon informasi publik individu. Sementara dari Pertamina diwakili oleh 4 dari 9 penerima kuasa dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) PT Pertamina.

Menanggapi pertanyaan Majelis Komisioner (MK), kuasa hukum Pertamina menyatakan bahwa informasi yang diminta oleh pemohon (Safaruddin), tidak bisa diberikan kkarena itu adalah informasi yang dikecualikan.

Halaman
12
Penulis: Zainal Arifin M Nur
Editor: Safriadi Syahbuddin
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help