PKH bukan Hasil Lobi Calon Bupati

Dana Program Keluarga Harapan (PKH) yang selama ini disalurkan untuk warga miskin di Pidie Jaya terutama bagi mereka

Editor: hasyim
IST
Peserta monitoring pemutakhiran data keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) foto bersama seusai pertemuan kelompok di Kecamatan Alafan, Kabupaten Simeulue, Kamis (14/9/2017) siang. 

MEUREUDU-Dana Program Keluarga Harapan (PKH) yang selama ini disalurkan untuk warga miskin di Pidie Jaya terutama bagi mereka yang memiliki anak bersekolah di tingkat dasar hingga menengah atas, bukanlah hasil lobi oleh salah satu pasangan calon (paslon) bupati/wakil bupati Pidie Jaya. Dana itu merupakan program pemerintah pusat dan sama sekali tidak ada kaitan dengan calon bupati atau bahkan gubernur sekali pun.

“Informasi ini perlu diperjelas agar masyarakat memahami hal yang sebenarnya,” kata Kadis Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kadissos P3A) Pidie Jaya, Dra Hj Cut Aminah kepada Serambi, Jumat (23/3), menyusul belakangan beredar informasi bahwa uang sebesar Rp 1.890.000 per kepala keluarga (KK) yang disalurkan setiap tahun di Pijay merupakan hasil lobi atau perjuangan salah satu pasangan calon bupati/wakil bupati periode 2019-2023.

“Kabar itu sama sekali tidak benar alias bohong. Itu adalah informasi yang sengaja dilontarkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan menarik simpati warga,” kata Cut Aminah lagi.

Dikatakan, anehnya baru sekarang atau saat Pijay akan memilih pemimpin, kabar itu dihembuskan. Padahal, bantuan dana itu sudah disalurkan pemerintah ke nomor rekening penerima manfaat sejak tahun 2013 lalu. Berdasarkan hasil penelusuran Serambi, informasi bantuan dana PKH merupakan hasil lobi salah satu paslon bupati beredar hanya di satu kecamatan saja. Sementara di tujuh kecamatan lainnya hingga saat ini belum terdengar info miring tersebut. Karenanya, Kadissos P3A meminta warga untuk tidak mudah terkecoh dengan omongan dan bujukan yang mengatasnamakan program pemerintah itu. “Apalagi ini tahun politik, yang sengaja dimanfaatkan untuk mengelabui orang,” katanya kembali.

Koordinator PKH Pijay, Hisbullah H Mukhtar, menjawab Serambi melalui telepon selulernya, Jumat (23/3) mengatakan, di satu kecamatan beredar kabar bahwa dana PKH merupakan hasil perjuangan salah satu paslon yang maju pada pilkada tahun ini.

“Padahal, itu bukan sama sekali,” kata Hisbullah yang saat dihubungi Serambi, Jumat (23/3). Ditambahkan Hisbullah, jumlah penerima bantuan PKH di Pijay kini mencapai 10.766 KK yang tersebar di delapan kecamatan.

Bantuan dana PKH mulai bergulir tahun 2013 lalu atau kini memasuki tahun keenam. Tahun 2018 ini, besarnya bantuan dana setiap KK adalah Rp 1.890.000 per tahun yang disalurkan dalam empat tahap. Tahap I s/d tahap III masing-masing Rp 500.000, sementara tahap ke IV Rp 390.000. “Dana dimaksud dikhususkan kepada keluarga yang anaknya masih bersekolah, mulai dari tingkat SD, SMP, hingga SMA, terlepas berapa pun jumlah anak yang bersekolah, “ kata Hisbullah.(ag)

penerima pkh pijay

* Meureudu: 1.034 KK
* Meurahdua 708 KK
* Bandardua: 1.924 KK
* Ulim: 973 KK
* Trienggadeng: 1.677 KK
* Bandarbaru: 3.074 KK
* Panteraja: 646 KK
* Jangkabuya: 730 KK

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved