Salam

Soal TKA, Kecemasan Ataukah Cuma Politisasi?

Sejumlah kalangan menyorot tentang keberadaan tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia menyusul terbitnya

Soal TKA, Kecemasan Ataukah Cuma Politisasi?
35 wna asal China diamankan petugas Imigrasi Mataram.(KOMPAS.com/ Karnia Septia) 

Sejumlah kalangan menyorot tentang keberadaan tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia menyusul terbitnya Perpres No 20/2018. Dalam pandangan mereka, saat ini jumlah TKA sudah sangat kebanyakan dan semestinya mereka --terutama yang berasal dari China-- tidak perlu ada di Indonesia. Dan, kemudian kemudahan yang diberikan Perpres baru itu akan membuat mereka semakin gampang “menyerbu” negeri ini.

Namun, menanggapi sorotan itu, Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri mengatakan saat ini jumlah TKA masih wajar, yaitu sekitar 85.000 orang pada akhir 2017. “Untuk melihat apakah jumlah itu wajar atau tidak, maka kita dapat membandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang sekitar 250 juta jiwa.”

Dia juga membandingkan jumlah TKA Indonesia dengan negara lain, seperti Uni Emirat Arab dan Qatar yang jumlah TKA-nya hampir sama dengan jumlah penduduknya. Ia yakinkan juga,

Perpres 20/2018 tentang Penggunaan TKA, tidak akan membuat jumlah TKA melonjak seperti yang dikhawatirkan masyarakat saat ini. Perpres tersebut bukan memberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk tenaga kerja asing bekerja di Indonesia, tetapi mengatur percepatan izin TKA. Pemerintah tetap akan terus melakukan pengawasan yang beragam terhadap tenaga kerja asing. Ada pengawasan bersifat represif, nonrepresif, periodik, dan insidental.

Di luar pemerintahan, banyak yang mengatakan, “serangan” buruh kasar asal luar negeri yang belakangan ini marak jelas menjadi ancaman langsung bagi buruh di Indonesia. Padahal, salah satu tujuan utama dari investasi asing di negeri ini untuk menciptakan lapangan kerja bagi warga negaranya. Tapi, kenyataannya, ribuan tenaga kerja asing sudah merajalela di negeri ini.

Parahnya lagi, kebanyakan mereka yang masuk secara ilegal. Selain itu mereka menjadi pekerja kasar. Kalau mereka yang punya keahlian khusus yang di Indonesia belum ada yang menguasainya, itu tidak jadi masalah. Namun, tukang aduk semen dari negara lain bisa bekerja di Indonesia.

Ada pula yang berpendapat, jika serbuan tenaga kerja asing ke Indonesia itu dibiarkan, semakin menunjukkan kegagalan Pemerintah dalam memberikan jaminan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia, sesuai amanat Undang Undang Dasar Republik Indonesia. Sebab, pada saat masih tingginya jumlah pengangguran di Indonesia, pemerintah semestinya tidak boleh menggampangkan dan membiarkan membanjirnya pekerja asal Cina di negeri ini.

Yang ingin kita sampaikan kepada pemerintah, termasuk di Aceh, mulai saat ini harus fokus mengawasi secara ketat dan menegakkan aturan hukum yang berlaku terhadap TKA, apalagi mereka yang masuk secara illegal.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help