Gugatan Pergub APBA Bisa Timbulkan Gejolak

Rencana DPRA yang akan melakukan gugatan terhadap Pergub APBA ke Mahkamah Agung dinilai sarat

Gugatan Pergub APBA Bisa Timbulkan Gejolak
IQBAL AHMADY, Direktur Parameter Institute

BANDA ACEH - Rencana DPRA yang akan melakukan gugatan terhadap Pergub APBA ke Mahkamah Agung dinilai sarat dengan kepentingan politik. Jika DPRA tetap bersikeras memaksakan kehendaknya, dikhawatirkan akan berimbas pada instabilitas atau gejolak politik di Aceh.

“Maka rakyat bisa menuding bahwa DPRA tidak peka dan peduli terhadap konsep pengelolaan anggaran bagi kepentingan publik serta terang-terangan mengambil sikap oposisi terhadap pemerintahan Irwandi Yusuf,” kata Iqbal Ahmady, Direktur Parameter Institute, dalam siaran persnya yang diterima Serambi, Minggu (6/5).

Melihat kondisi terkini masyarakat Aceh, menurut Iqbal, seharusnya DPRA mendukung berbagai kebijakan pro rakyat yang telah dirumuskan dalam program Aceh Carong, Aceh Troe, Aceh Teuga dan lain sebagainya yang telah disusun oleh Gubernur terpilih. Apalagi ini merupakan tahun pertamanya bekerja.

“Hindari politisasi anggaran yang malah kontraproduktif bagi pembangunan berkelanjutan Aceh. Seharusnya Pergub APBA ini dapat dituntaskan terlebih dahulu sehingga kepentingan publik terlaksana,” sambung Iqbal Ahmady.

Menurut dia, gugatan terhadap Pergub APBA tidak akan serta merta meningkatkan elektabilitas partai-partai mayoritas di DPRA. Pertama, karena publik tahu bahwa Pergub APBA lahir karena gagalnya kompromi di legislatif.

Kedua, proses gugatan akan menganggu proses penyerapan dan penggunaan anggaran bagi kebutuhan rakyat. Ketiga, DPRA juga gagal menjelaskan kepada publik urgensi dari gugatan Pergub APBA, tentang apa alasan sebenarnya dari sikap penolakan tersebut.

“Sebelumnya sudah pernah saya katakan, hingga saat ini DPR Aceh belum pernah menjelaskan dengan terang, apakah sikap penolakan mereka terhadap Pergub APBA dilandasi landasan subtantif idealis atau hanya alasan politis pragmatis? Jadilah dewan perwakilan rakyat yang pro kepada kepentingan publik, bukan kepada kepentingan kelompok. Kita tidak mengharapkan rakyat menggalang kekuatan untuk menduduki DPRA di tengah keadaan krisis seperti ini,” pungkas Iqbal Ahmady.(yos)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help