Masyarakat Kuta Tinggi Datangi Kantor DPRK Abdya, Ini Permintaannya

Tabrani mendukung kebijakan pemerintah tidak memperpanjang izin operasi perusahan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Ie Dikila yang telah disegel,

Masyarakat Kuta Tinggi Datangi Kantor DPRK Abdya, Ini Permintaannya
SERAMBINEWS.COM/RAHMAT SAPUTRA
Masyarakat Desa Kuta Tinggi, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) dan manejemen Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Ie Dikila mengikuti rapat dengar pendapat, Jumat (18/5/2018) di ruang Serbaguna DPRK Abdya. 

Laporan Rahmat Saputra | Aceh Barat Daya

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE - Puluhan masyarakat Desa Kuta Tinggi, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) mendatangi kantor DPRK Abdya, Jumat (18/5/2018) pagi di Ruang serbaguna DPRK setempat.

Adapun tujuan mereka mendatangi kantor wakil rakyat itu untuk mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) yang dilakukan oleh DPRK Abdya dengan menghadirkan masyarakat dan manajemen AMDK Ie Dikila.

Dalam kesempatan itu, Keuchik Desa Kuta Tinggi, Tabrani mendukung upaya pemerintah tidak memperpanjang izin operasi perusahan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Ie Dikila yang telah disegel oleh pemerintah beberapa waktu lalu.

Baca: Disebut Mengandung Partikel Plastik di Air Minum Produk Mereka, Ini Pernyataan Aqua dan Nestle

"Sebenarnya persolan ini sudah terjadi akhir 2015, saat mereka belum beroperasi," ujar Keuchik Desa Kuta Tinggi, Tabrani.

Namun, katanya, hingga perusahaan beroperasi, hingga kini komitmen yang diminta oleh masyarakat tidak diindahkan.

Bahkan, Keuchik telah mendatangi direktur Ie Dikila, namun persoalan tersebut tidak digubris. Namun, sejak beroperasi perusahan itu, jalan di sekitar mulai rusak, dan saat hujan tiba rumah warga sekitar sering terendam banjir, sehingga pihaknya perlu mengambil langkah tegas.

"Atas dasar itulah seratus masyarakat yang menandatangani surat itu, menolak perpanjangan izin Ie Dikila. Ini bukan permintaan saya, tapi permintaan masyarakat, karena saya ini menjalankan amanah rakyat," tegasnya.

Baca: Bupati Serukan PNS Shalat Zuhur di Masjid Kompleks Pemkab Abdya

Sementara itu, Rizal perwakilan dari manajemen Ie Dikila membantah pihaknya tidak melakukan koordinasi dan berkontribusi untuk warga, pesantren dan kebutuhan desa setempat.

"Itu tidak benar," ujar Rizal.

Sebenarnya, kata Rizal, pihaknya akan menyahuti permintaan masyarakat untuk memberikan kontribusi sebsar Rp 700 per bulan untuk desa.

"Tapi setiap pengeluaran harus ada serah terima, selama ini itu yang mereka tidak mau, ini ada apa," ujar Rizal.

Sementara itu, Ketua DPRK Abdya, Zaman Akli SSos akan menyurati pemda untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Untuk itu, Akli meminta agar kedua belah pihak untuk menerima apapun keputusan dari pemerintah nantinya. (*)

Penulis: Rahmat Saputra
Editor: Yusmadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help