MaTA: Putusan Hakim Tipikor belum Beri Efek Jera

Rata-rata putusan yang diberikan kepada terdakwa korupsi cenderung ringan yaitu antara 1-4 tahun penjara.

MaTA: Putusan Hakim Tipikor belum Beri Efek Jera
SERAMBINEWS.COM/MASRIZAL
Ilustrasi sidang Pengadilan Tipikor 

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – LSM Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menganalisa bahwa putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh belum memberikan efek jera bagi pelaku korupsi di Aceh.

Hal ini dilihat dari ringannya vonis yang dijatuhkan dalam setiap perkara.

Anggota Badan Pekerja Bidang Hukum dan Politik LSM MaTA, Sariyulis  kepada Serambinews.com, Kamis (7/6/2018) menjelaskan, dari data yang dihimpun sejak 2013-2017, total koruptor yang diadili di Pengadilan Tipikor Banda Aceh mencapai 293 orang dari 238 berkas putusan.

Sementara koruptor yang disidangkan setiap tahun jumlahnya fluktuatif.  

Baca: BREAKING NEWS - Ketua KIP Aceh Tenggara Diperiksa Tipikor Polres

Sariyulis mengungkapkan, rata-rata putusan yang diberikan kepada terdakwa korupsi cenderung ringan yaitu antara 1-4 tahun penjara.

Menurut Sariyulis, majelis hakim dalam putusannya belum berani memberikan efek jera bagi pelaku koruptor di Aceh.

Padahal, korupsi tergolong dalam kejahatan luar biasa di Indonesia.

Dia menyebutkan, dari 293 orang yang disidangkan, 261 orang di antaranya divonis bersalah.

Namun sisanya, 32 orang lagi divonis bebas karena tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi atau karena lemahnya tuntutan jaksa atau karena jaksa tidak bisa mempertahankan dakwaannya di depan majelis hakim.

Baca: Ini Jumlah Tuntutan Jaksa Untuk Empat Terdakwa Kasus Tipikor Kantor BPN Aceh Timur

“Dari hasil analisa terhadap putusan setidaknya kami berkesimpulan jika selama ini pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana korupsi lebih cenderung memberikan pertimbangan peringanan dari pada pemberatan kepada pelaku korupsi di Aceh,” katanya.

Padahal, lanjutnya, banyak pertimbang-pertimbang pemberatan lainnya yang bisa diambil oleh mejelis hakim untuk menjatuhkan pidana berat bagi koruptor.

Disisi lain, juga dibutuhkan keberanian jaksa dalam menuntut koruptor agar bisa menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan sebuah perkara. (*)

Penulis: Masrizal Bin Zairi
Editor: Yusmadi
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help