Soal Kelanjutan Proyek Jalan Tol Aceh, Irwandi Yusuf Akan Temui Jokowi dan Sri Mulyani

Masyarakat yang tanahnya terkena proyek pembangunan jalan tol yang telah diukur dan diverifikasi, tak perlu takut tanahnya tidak dibayar.

Soal Kelanjutan Proyek Jalan Tol Aceh, Irwandi Yusuf Akan Temui Jokowi dan Sri Mulyani
Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf membahas persoalan APBA tahun anggaran 2018 di Kementerian Dalam Negeri, beberapa waktu lalu. 

Laporan Herianto | Banda Aceh

SERMABINEWS.COM, BANDA ACEH - Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mengatakan, kelanjutan tahapan proyek jalan tol Aceh, bukan karena permasalahan di masyarakat, pemerintah kabupaten atau pemerintah Aceh.

Tapi, kata Irwandi, masalahnya berada di pemerintah pusat.

Karena masalahnya di pusat, Irwandi menyatakan akan langsung menghadap menteri terkait dan Presiden dalam waktu dekat ini, untuk mempertanyakan kapan groundbreaking dan pembayaran atau ganti rugi atas tanah masyarakat dilakukan.

Pernyataan itu disampaikan Irwandi Yusuf kepada wartawan, Jumat (22/6/2018), usai Rapimsus evaluasi pelaksanaan proyek strategis nasional dan APBA 2018.

Saat memberikan keterangan tersebut, Irwandi Yusuf didampingi Wakil Gubernur Nova Iriansyah, Asisten II dr Taqwallah, Kepala Biro Pengadaan Nizarli, Kepala Biro Hukum dan Protokol Rahmad dan Juru Bicara Pemerintah Aceh, Saifullah Abdul Gani.

Baca: Tol Aceh jangan Seperti “Abu Nawas”

Baca: VIDEO - Melihat Proyek Jalan Tol Aceh

Baca: Lagi Ramai Tol Jokowi, Zara Zettira Unggah Data Jalan Tol dari Tahun 1978 hingga 2014

Baca: Viral! Spanduk Jalan Tol Pak Jokowi Terbentang, Ferdinand Angkat Bicara: Kegagalan Revolusi Mental

Irwandi mengatakan, dalam rapimsus tersebut dibahas tentang proyek jalan tol Aceh, KEK Arun, proyek listrik Geothermal Seulawah Agam, Bendungan Krueng Keureuto di Aceh Utara dan beberapa lainnya.

Masing-masing pihak yang menangani proyek tersebut, kata Irwandi, dimintai penjelasan. Misalnya mengenai proyek jalan tol Aceh, menurut PPK Pembebasan Tanah, tahapan pelaksanaannya masih terus berjalan.

Terkait pembayaran tanah masyarakat yang terkena jalur tol Aceh, segmen Banda Aceh–Sigli sepanjang 74,2 Km itu, usulan anggaran untuk pembebasan tanah sudah diajukan Kementerian PUPR dan Kementerian Keuangan, pada minggu pertama  bulan Juni 2018 senilai Rp 350 miliar.

Tapi sampai minggu ketiga bulan Juni ini, belum diketahui apakah usulan tersebut disetujui atau belum.

Halaman
12
Penulis: Herianto
Editor: Safriadi Syahbuddin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved