Opini

Menyoal Pengelolaan Sampah di Banda Aceh

ISLAM telah nyata memerintahkan umatnya untuk menghindari perilaku yang menghasilkan sampah (QS. al-Isra’: 27 dan al-An’am: 141)

Menyoal Pengelolaan  Sampah di Banda Aceh
SERAMBINEWS.COM/ABDULLAH GANI
Sampah dari hari meugang hingga hari ketiga Idul Fitri 1439 H sudah "menggunung' di Kota Meureudu, Pidie Jaya, Minggu (17/6/2018) 

Oleh Zulfikar

ISLAM telah nyata memerintahkan umatnya untuk menghindari perilaku yang menghasilkan sampah (QS. al-Isra’: 27 dan al-An’am: 141) dan menjaga kebersihan (QS. al-Baqarah: 222). Kenyataannya, hal ini masih belum sanggup kita tunaikan. Padahal, dibandingkan dengan ibu kota lainnya di Indonesia, jumlah penduduk Kota Banda Aceh tidak banyak. Hanya sekitar 254.904 jiwa, jauh di bawah rata-rata jumlah penduduk ibu kota lainnya di Indonesia yaitu 1.020.790 jiwa. Selayaknya dengan jumlah penduduk yang tidak banyak, sistem pengelolaan permukiman seperti pengelolaan sampah semestinya dapat dimaksimalkan. Namun, sistem pengelolaan sampah di Banda Aceh dapat dikatakan kuno dan perkembangannya pun lambat, sehingga tertinggal jika dibandingkan dengan ibu kota lainnya di Indonesia, apalagi di dunia yang sudah berkiblat ke sistem nol sampah (zero waste).

Sistem pengelolaan sampah dapat dibagi menjadi lima subsistem, yaitu peran serta masyarakat, peraturan, kelembagaan, pembiayaan, dan teknis operasional. Dalam pelaksanaan peran serta masyarakat, masyarakat Banda Aceh seringkali divonis tidak memiliki kesadaran yang cukup mengenai kebersihan dan pengelolaan sampah.

Sebenarnya tidak demikian, indikasinya adalah kebiasaan berbagai gampong melaksanakan kerja bakti secara berkala. Jumlah komunitas peduli lingkungan di Banda Aceh pun ada lebih dari 50 komunitas. Komunitas-komunitas ini aktif melaksanakan berbagai kegiatan seperti kerja bakti, diskusi, kampanye, dan aksi-aksi lainnya.

Aksi bersama yang patut mendapat apresiasi adalah peringatan Hari Peduli Sampah Nasional yang rutin dilaksanakan setiap Februari dalam tiga tahun terakhir. Setiap peringatan tersebut, wali kota yang menjabat selalu membacakan Deklarasi Indonesia Bebas Sampah. Selain itu pada Oktober 2017 lalu, komunitas-komunitas lingkungan di Banda Aceh bersama dengan Pemko setempat menjadi penyelenggara Jambore Bergerak Indonesia Bebas Sampah 2020 yang didukung pemerintah pusat dan dihadiri oleh 234 peserta dari 22 provinsi di Indonesia.

Memang masih sering ditemui masyarakat yang membuang sampah sembarangan ke pinggir jalan dan sungai. Juga masih banyaknya masyarakat dan bahkan instansi pemerintah yang membakar sampah. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman mengenai hak dan kewajibannya dalam tata cara mengelola sampah yang bertanggung jawab.

Pemko Banda Aceh semestinya mampu mengedukasi dan menertibkan perilaku masyarakat yang belum bertanggung jawab itu. Puluhan komunitas lingkungan yang ada telah menyatakan diri siap membantu mengedukasi masyarakat, namun tidak akan bisa memberikan dampak nyata apabila tidak harmonis pergerakannya dengan penegakkan hukum oleh Pemko.

Payung hukum
Kota Banda Aceh tidak kekurangan payung hukum dalam melaksanakan pengelolaan sampah yang baik. Lima tahun sebelum pemerintah RI menerbitkan UU No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemko Banda Aceh telah lebih dulu menerbitkan Qanun No.5 Tahun 2003 tentang Kebersihan dan Keindahan, yang telah diperbarui dengan Qanun No.1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah.

Penertiban pengelolaan sampah di Kota Banda Aceh dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan keberadaan UU dan Qanun tersebut, selain juga tersedianya PP No.81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Permendagri No.33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, Permen PU No.3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Berbagai peraturan tersebut telah menjelaskan dengan terang-benderang mengenai hak dan kewajiban setiap pihak dalam pengelolaan sampah. Mulai dari pelarangan bakar dan buang sampah sembarangan yang pelanggarnya didenda maksimum Rp 10.000.000 (sesuai UU No.18/2008 Pasal 29 dan Qanun No.1/2017 Pasal 40), kewajiban penyelenggara acara dalam mengelola sampah, kewajiban pengelola area komersial dan perkantoran serta pemerintahan gampong dalam mengelola sampahnya sendiri.

Halaman
123
Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved