Selasa, KIP Aceh Dilantik

Polemik pelantikan anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh periode 2018-2023 berakhir

Selasa, KIP Aceh Dilantik
M JAKFAR, Asisten I Setda Aceh

BANDA ACEH - Polemik pelantikan anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh periode 2018-2023 berakhir. Para komisioner penyelenggara pemilu di Aceh ini dipastikan akan dilantik di Jakarta, Selasa (17/7) siang. Direncanakan, ketujuh komisioner KIP Aceh hasil rekrutmen DPRA tersebut akan dilantik oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah di hadapan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Informasi tersebut disampaikan Asisten I Setda Aceh, Dr M Jakfar SH MHum menjawab Serambi, Sabtu (14/7) terkait rencana pelantikan KIP Aceh. Menurutnya, Plt Gubernur Aceh telah berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda Kemendagri) baru-baru ini.

“Insya Allah sudah pasti, cuma undangan resminya belum ada, masih dalam proses. Tapi pembicaraan dengan Dirjen Otda sudah, semuanya sudah sepakat pelantikan Selasa nanti,” kata M Jakfar.

Seperti diketahui, Gubernur Aceh non-aktif, Irwandi Yusuf sebelumnya tidak mau melantik tujuh anggota KIP Aceh periode 2018-2023 hasil rekrutmen DPRA, yaitu; Samsul Bahri, Munawarsyah, Akmal Abzal, Ranisah, Tharmizi, Muhammad, dan Agusni AH. Irwandi tak mau melantik karena pelantikan dianggap berbenturan dengan Qanun Nomor 6 Tahun 2016.

Di mana pada Pasal 58 ayat 1 berbunyi; dalam hal masa kerja KIP Aceh atau KIP kabupaten/kota berakhir, sedangkan tahapan pemilu atau pemilihan sedang berjalan, maka masa jabatannya diperpanjang sampai dengan berakhirnya seluruh tahapan pemilu atau pemilihan.

Karena Irwandi tak kunjung melantik, polemik pelantikan KIP Aceh ini terus berlanjut. DPRA sendiri melakukan berbagai upaya untuk menyegerakan pelantikan KIP Aceh tersebut, karena menurut DPRA jika tidak dilantik akan sangat mengganggu proses dan tahapan pemilu di Aceh. DPRA sendiri menilai, Qanun Nomor 6 Tahun 2016 ini tidak relevan lagi digunakan dan berbenturan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Harusnya, anggota KIP yang baru sudah dilantik pada 24 Mei 2018. Karena polemik itu, akhirnya KPU RI mengambil alih KIP Aceh untuk mengisi kekosongan sampai dilantiknya anggota KIP Aceh yang baru.

Asisten I Setda Aceh, Dr M Jakfar SH Mhum, dalam keterangannya kepada Serambi kemarin mengatakan, pelantikan itu segera dilakukan karena itu memang kewenangan Pemerintah Aceh sesuai dengan Pasal 56 Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) Nomor 11 Tahun 2006 pada ayat 4 disebutkan, anggota KIP Aceh diusulkan oleh DPRA, ditetapkan oleh KPU, dan diresmikan oleh Gubernur Aceh.

“Dalam hal ini gubernur memang yang harus melantik, sesuai dengan UUPA. Ini juga sudah sangat berlarut-larut apalagi pihak KPU juga sudah meminta Mendagri untuk segera melantik KIP Aceh ini, mengingat tahapan pemilu di Aceh terus berlanjut,” kata M Jakfar.

Untuk pelantikan ini, kata M Jakfar, Mendagri memberikan dua opsi. Pertama, dilantik oleh Plt Gubernur disaksikan oleh Mendagri. Kemudian yang kedua, dilantik oleh Mendagri tapi Plt Gubernur harus melimpahkan kepada presiden lalu presiden memerintahkan Mendagri. “Kalau yang kedua itu mungkin terlalu lama ya, butuh waktu lagi. Jadi, nanti akan dilantik oleh Plt Gubernur Aceh,” katanya.

M Jakfar juga mengatakan, dari sisi teknis, pelantikan KIP Aceh ini memang harus disegerakan karena tahapan-tahapan penting dalam pemilu di Aceh sudah perlu penanganan serius. Menurutnya, KPU tidak mungkin mengambil alih kerja KIP Aceh terlalu lama lagi.

“Berdasarkan azas kemanfaatan kebutuhan real KIP Aceh maka tidak ada pilihan lain. Dalam hal ini, tentu Pak Plt sudah berkoordinasi dan menyampaikan juga kepada Pak Gubernur nonaktif. Kondisi saat ini sudah beda, sekarang sudah tahapan pemilu yang serius dan semakin dekat,” demikian Dr M Jakfar SH Mhum.

Secara terpisah, Ketua DPRA, Tgk Muharuddin mengapresiasi langkah yang diambil oleh pihak-pihak terkait dalam pelantikan KIP Aceh ini, terutama Pemerintah Aceh dan juga Mendagri. Menurutnya, pelantikan KIP Aceh memang harus segera dilakukan, agar semua tahapan pemilu di Aceh tidak terganggu. “Pemilu ini kan agenda nasional, jadi ya harus ditangani dengan serius. Tidak mungkin KPU terlalu lama mengambil alih kerja KIP, sekali lagi saya apresiasi atas langkah ini,” demikian Muharuddin. (dan)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help