Klaim Gerakan Perempuan

Oleh Fatma Susanti

BELAKANGAN ini, media massa, timeline facebook dan grup WhatsApp sedikit dihebohkan oleh aksi teman-teman perempuan dan simpatisannya menyangkut dukungan serius terhadap calon komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) perempuan dan melakukan gugatan atas penetapan komisioner KIP yang dianggap tidak mempertimbangkan kuota keterwakilan perempuan.

Sebagai manusia yang waras, tentu kita harus mendukung gerakan perempuan untuk memperjuangkan kesetaraan dan keadilan termasuk di ranah keterwakilan dan partisipatif. Mengingat perempuan mengalami penindasan sekian lama sekadar untuk mendapat akses yang setara dengan laki-laki di ruang publik.

Sistem patriarkhi sebagai sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama, mendominasi peran dalam kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial dan penguasaan properti (Bressler, 2007:978) bukanlah mitos. Hal itu berjalan awet, berkembang-biak dengan memodifikasi diri, bahkan dipraktikkan dengan baik saat intelektualitas manusia sudah berkembang pesat.

Oleh karenanya, gerakan pembebasan perempuan adalah nama lain dari pembebasan manusia, karena tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah mengembalikan kondisi hidup perempuan sebagai manusia yang memiliki hak-hak asasi. Namun kemudian yang menjadi pertanyaan adalah menyangkut kasus-kasus advokasi keterwakilan perempuan, termasuk gugatan KIP ini, mengambil perspektif apa?

Feminisme liberal
Saya bingung ketika mendapati teman-teman gerakan perempuan yang gagal melihat masalah nyata perempuan dan tidak melakukan refleksi serius, sehingga terjebak pada pengetahuan dan pola gerakan yang kacau. Misalkan saja, gerakan perempuan yang menggunakan alat analisa feminisme liberal yang berbasis pada individualisme telah dikritik habis-habisan oleh gerakan perempuan progresif berbasis analisa kelas dan poskolonial.

Bagi feminisme liberal, sumber ketertindasan perempuan adalah laki-laki dan pembebasan didasarkan pada pemenuhan hak-hak perempuan dengan hanya berlandaskan kebebasan individu. Pembebasan hanya berkutat di seputaran agar perempuan diberi kebebasan atas tubuh, pikiran, seksualitas, penghilangan diskriminasi di ruang domestik dan publik. Sehingga terkadang terjadi sesat pikir bahwa penindasan perempuan hanya berjibaku pada jenis kelamin, membuat arah perjuangan menjadi sektoral dan eksklusif, membuat gerakan dipimpin oleh kesadaran naif.

Sebagian teman-teman gerakan perempuan lupa bahwa penindas perempuan bukanlah laki-laki, tapi nilai dan sistem sosial, ekonomi dan politik. Dan juga lupa bahwa penindasan perempuan bukan hanya bekutat dengan diskriminasi menyangkut urusan untuk berlomba-lomba dengan laki-laki saja, dan bukan hanya untuk memperjuangkan kebebasan individu semata.

Sebagian teman-teman sangat naif melihat perjuangan pembebasan perempuan dengan mengabaikan analisa kelas (elite-rakyat tertindas), kondisi perempuan berbasis perspektif poskolonial (kondisi-kondisi penindasan khusus perempuan di daerah bekas jajahan), mengabaikan watak (penindasan juga dilakukan oleh perempuan sendiri) dan kepentingan-kepentingan politik tertentu (dengan menjual politik identitas).

Saya sering melihat dukungan atas pembebasan berbasis gender dilakukan dengan sudut pandang sempit; jenis kelamin. Sehingga, jika sudah berjenis kelamin perempuan, maka aktivis perempuan akan beramai-ramai mendukung secara militan. Apa pentingnya mendukung suatu identitas baik perempuan, pemuda, dsb yang watak personalnya jangan-jangan adalah penindas dan belum tentu memiliki kesadaran moral untuk memperjuangkan hak-hak perempuan secara khusus dan hak rakyat secara umum. Ingat, banyak perempuan yang juga berwatak patriarkhi dan justru banyak laki-laki berwatak feminis.

Analisa kelas membongkar kesadaran naif perempuan yang sekedar memperjuangkan hak dan kebebasan individu dengan sudut pandang seolah perempuan yang berada dalam kelas rakyat tertindas dan perempuan elite, sama kondisinya. Analisa kelas secara mendasar memberikan pemahaman bahwa masyarakat selalu terbagi dalam dua kelas; elite dan rakyat tertindas. Kedua kelompok ini memiliki kepentingan ekonomi politik yang tumpang tindih, sejak masa sistem feodalisme hingga sistem kapitalisme.

Dalam sistem kapitalisme, elite (baik laki-laki dan perempuan) melakukan penindasan dengan mengeksploitasi rakyat tertindas untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya menyangkut kepentingan ekonomi. Dalam sistem inilah di mana orang-orang menjadi kaya dengan memiskinkan orang lain. Dan dalam situasi ini, rakyat tertindas (baik laki-laki maupun perempuan) harus bersatu melawan penidasan kaum elite, karena mereka tidak akan pernah mendapatkan kesetaraan, kesejahteraan dan hidup layak dalam sistem ini.

Sialnya, meski rakyat ditindas oleh sistem ini, perempuan mendapat kondisi penindasan berlapis, sebagai perempuan di kelas rakyat tertindas. Sehingga sering didapati kondisi di mana perempuan dalam posisi ini memperoleh banyak penindasan di ranah kerja, upah lebih rendah dari laki-laki, pembatasan akses politik, ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, hukum, dan sebagainya. Sehingga, semua perempuan tertindas sebagai perempuan, tetapi dampak penindasan itu berbeda bagi perempuan pada kelas yang berbeda. Bahkan perempuan elite menindas perempuan di kelas bawah suatu kenyataan yang tidak bisa dihindari dalam sistem kapitalisme.

Tanggung jawab kolektif
Dengan demikian, ketika terdapat agenda gerakan yang membawa identitas perempuan, tanya dulu, itu kepentingan perempuan mana? Jangan-jangan hanya kepentingan para perempuan elite, yang hanya membawa keuntungan bagi kelompok politik tertentu dan belum tentu membawa keuntungan apa pun bagi perempuan di kelas rakyat tertindas serta rakyat pada umumnya. Dalam agenda pembebasan terhadap rakyat tertindas, kita bahkan tidak akan menemukan jenis gerakan perempuan yang eksklusif, yang terpisah dari gerakan rakyat tertindas.

Dalam gerakan-gerakan rakyat progresif yang melawan penindasan atas basis apa pun, pembebasan terhadap perempuan diharuskan menjadi agenda dan tanggung jawab kolektif gerakan, yang menjadi kesadaran, dieksekusi dan dievaluasi secara kolektif (baik laki-laki dan perempuan), agar perempuan mendapat pembebasan serta mendapat kebebasan untuk ikut serta dalam agenda perjuangan bersama. Sehingga kegagalan atas pembebasan perempuan adalah kegagalan gerakan secara kolektif.