Pemerintahan Aceh Didesak Tuntaskan Persoalan Bendera

Pemerintahan Aceh, baik itu eksekutif maupun legislatif, didesak agar segera menuntaskan persoalan bendera Aceh

Pemerintahan Aceh Didesak Tuntaskan Persoalan Bendera
KEPALA Biro Hukum Pemerintah Aceh, Amrijal J Prang, berbicara dalam diskusi tentang bendera Aceh yang dilaksanakan Forum LSM Aceh di Sulthan Hotel, Banda Aceh, Selasa (24/7). 

BANDA ACEH - Pemerintahan Aceh, baik itu eksekutif maupun legislatif, didesak agar segera menuntaskan persoalan bendera Aceh yang sampai saat ini masih mengambang. Apabila terus berlarut, dikhawatirkan ini akan menjadi alat politik pada Pemilu 2019.

Desakan itu mengemuka dalam Diskusi Meja Bundar yang digelar Forum LSM Aceh di Sulthan Hotel Banda Aceh, Selasa (24/7). Acara yang dimoderatori Otto Syamsuddin Ishak ini mengangkat tema, ‘Soal Bendera Aceh: Sampai Kapan Dipetieskan?’. Hadir antara lain perwakilan dari Pemerintah Aceh, DPR Aceh, akademisi, perwakilan LSM, juga perwakilan TNI dan Polri.

“Kami khawatir isu ini akan menjadi alat politik nantinya, sehingga akan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap qanun tersebut, bahkan Pemerintah Aceh,” kata Sekretaris Jenderal Forum LSM Aceh, Sudirman.

Sejak disahkannya Qanun Bendera, Sudirman, mengatakan, sudah lima kali diadakan perundingan antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Pusat. Setiap pertemuan selalu berakhir dengan cooling down. Tidak ada titik temu yang jelas karena Pemerintah Pusat berpegang teguh pada PP No 77 Tahun 2007 Tentang Lambang Daerah dimana melarang bendera, lambang dan himne organisasi terlarang atau gerakan separatis digunakan di Aceh, Papua dan Maluku.

Oleh sebab itu, Forum LSM Aceh melihat perlunya persoalan Bendera Aceh agar diselesaikan dalam tahun ini juga, karena partai lokal boleh jadi akan mengangkat kembali isu bendera yang berkaitan dengan pelaksanaan MoU Helsinki sebagai materi kampanye.

“Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah harus segera membuka kembali komunikasi politik dengan DPRA untuk membahas masalah ini. Dibutuhkan langkah-langkah konkret agar isu bendera Aceh tidak memperkeruh hubungan pusat dan daerah, karena di masyarat ada persepsi bahwa bendera sudah boleh dikibarkan,” ujar Sudirman.

Desakan yang sama juga disampaikan oleh peserta diskusi lainnya, seperti dari akademisi, KNPI Aceh, Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Forkab, dan Institut Peradaban Aceh.

Anggota DPRA, Abdullah Saleh, menyambut baik saran yang disampaikan peserta diskusi. Pihaknya mengaku memang sedang menunggu dan menyerap masukan dari publik terkait dengan persoalan bendera Aceh.

“Kita perlu duduk dulu di Aceh, pemerintahan tambah elemen sipil. Kami akan libatkan juga Kodam, Polda, Kejaksaan, Forkorpimda. Setelah ada solusi seperti apa akan kita tempuh, maka akan ada tim dari Aceh yang menemui Pemerintah Pusat membicarakan bendera ini,” ujarnya.

Kepala Biro Hukum Pemerintah Aceh, Amrijal J Prang, juga sepakat agar persoalan bendera ini bisa secepatnya diselesaikan. “Pemerintah Aceh dan DPRA harus bersama-sama menyelesaikan persoalan bendera ini,” kata Amrijal.(yos)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved