UU Otonomi Bangsamoro Diteken, Presiden Filipina Tawarkan Perdamaian kepada Kelompok Abu Sayyaf

SERAMBINEWS.COM, ZAMBOANGA CITY - Presiden Filipina Rodrigo Duterte Jumat (27/7/2018), kembali menawarkan perdamaian kepada kelompok pemberontakan yang dipimpin Abu Sayyaf.

Kelompok yang disebut berafiliasi kepada Daesh (ISIS) ini pernah memenggal beberapa korban yang mereka culik, termasuk penduduk setempat dan orang asing.

“Mari kita menghentikan perang ini,” kata Duterte saat berpidato di depan para korban kebakaran awal pekan ini yang menghancurkan ribuan rumah di provinsi Sulu, daerah yang dikenal sebagai basis kelompok Abu Sayyaf.

Tawaran damai dari Presiden Duterte ini menyusul penandatanganan UU Otonomi Bangsamoro (Bangsamoro Organic Law) baru-baru ini, sebuah langkah yang bertujuan untuk menyelesaikan pemberontakan Muslim selama puluhan tahun di Filipina selatan.

(Baca: Milisi Muslim Moro Pelajari Damai Aceh)

(Baca: Sekolah Sukma Bangsa Pidie Tampung Siswa Mindanao)

Duterte menyerukan kepada para militan agar memberi kesempatan pada hukum.

"Ini adalah anak-anak, orang tua dan wanita yang menderita," katanya.

"Kamu akan meninggalkan keluargamu tanpa ayah."

Sejak 1991, kelompok Abu Sayyaf - yang dipersenjatai dengan perangkat eksplosif, mortir dan senapan otomatis, telah melakukan pemboman, penculikan, dan pembunuhan, dalam perjuangan membentuk sebuah provinsi Islam independen di Filipina.

"Pesan saya kepada Abu Sayyaf adalah: Saya datang dengan damai," kata Duterte.

(Baca: Wali Nanggroe Malik Mahmud Terima Kunjungan Puluhan Muslim Moro Filipina)

(Baca: Akademisi dan Peneliti Aceh Bahani Bangsamoro soal HAM)

Undang-undang Otonomi Bangsamoro (Bangsamoro Organic Law) adalah produk dari perjanjian damai bahwa Front Pembebasan Islam Moro ditandatangani dengan mantan Presiden Benigno Aquino III pada tahun 2014.

Hal ini bertujuan untuk memberikan otonomi yang lebih luas untuk Bangsamoro - istilah kolektif untuk Muslim Filipina - dan akan menggantikan Daerah Otonom yang ada di Mindanao Muslim dengan Daerah Otonomi Bangsamoro, wilayah dengan kekuatan politik dan fiskal yang lebih besar, termasuk dana block grant tahunan yang lebih besar, yang setara dengan lima persen dari total pengumpulan pendapatan internal nasional.(Anadolu Agency)