Qanun Wajib Atur Ubah Plat ke BL

Wali Kota Langsa Usman Abdullah yang akrab disapa Toke Seuem mewacanakan untuk menambah pemasukan Aceh dari sektor pajak

Qanun Wajib Atur Ubah Plat ke BL
SERAMBINEWS.COM/ZUBIR
Gubernur Aceh Irwandi Yusuf melantik Wali Kota/Wakil Wali Kota Langsa, Usman Abdullah dan Marzuki Hamid, Senin (28/8/2017). 

* Usulan Wali Kota Langsa

* Tambah Pemasukan Sektor Pajak

LANGSA - Wali Kota Langsa Usman Abdullah yang akrab disapa Toke Seuem mewacanakan untuk menambah pemasukan Aceh dari sektor pajak kendaraan bermotor dengan cara membuat regulasi atau qanun yang memungkinkan pemilik mobil mengubah plat kendaraannya menjadi plat BL. Utamanya untuk ‘memaksa’ orang kaya Aceh yang punya mobil mewah berplat luar memutasikannya menjadi plat BL.

“Saat ini kita melihat masih sangat banyak kendaraan khusus jenis pribadi yang menggunakan plat luar Aceh seperti BK, B, dan lainnya milik pengusaha dan orang kaya, padahal mereka tinggal dan berusaha di Aceh,” kata Wali Kota langsa tersebut kepada Serambi, Jumat (3/8).

Menurut Tauke Seuem, qanun plat kendaraan itu harus dibuat segera oleh Pemerintah dan DPR Aceh, DPR kabupaten/kota untuk menyelamatkan pajak kendaraan hingga ratusan miliar rupiah, yang selama ini setiap tahun mengalir ke kas provinsi lain.

“Bayangkan, berapa setiap tahun pajak kendaraan mobil mewah itu harus dibayar oleh mereka ke provinsi lain, mungkin sampai ratusan miliar rupiah. Contohnya, mobil pribadi jenis range rover, alphard, robicorn, dan lainnya yang rata-rata pajaknya Rp 20-50 juta lebih setiap tahun,” sebutnya.

Usman Abdullah mencontohkan, di Langsa saja para pengusaha besar, kontraktor, orang kaya, umumnya punya mobil pribadi tidak tanggung-tanggung, sangat berkelas, mewah, tapi masih berplat BK atau B. Mungkin kondisi tersebut juga tidak jauh berbeda dengan daerah kabupaten/kota di Aceh.

“Mereka pengusaha atau orang kaya di Aceh seharusnya malu, karena mereka hidup dan mencari nafkah di Aceh, tetapi membayar pajak ke Sumut,” katanya. Dia menyarankan pemerintah dan DPR Aceh membuat qanun tentang plat kendaraan BL, yakni pengusaha harus memiliki kendaraan pribadi ber-plat Aceh. Mereka juga diwajibkan melampirkan fotokopi STNK kendaraan pribadi yang dimiliki saat mengikuti lelang atau tender proyek. Jika tidak ber-plat BL, maka harus dimutasi ke-BL dulu, sebagai salah satu persyaratan mengikuti lelang yang dilakukan oleh instansi pemerintah.

“Kalau diibaratkan dengan ayam, kita makan dan tidur di kandang kita, tiba waktu bertelur sudah di kandang orang lain. Jadi, orang lain yang makan telurnya. Perilaku begitu kan tidak baik,” ujarnya.

Seorang pengusaha yang ditanyai Serambi mengatakan, dirinya suka memakai mobil plat luar karena mudah berganti-ganti mobil. Selain itu, saat melintasi perbatasan Aceh menuju Sumut juga terasa lebih nyaman. “Saya sering gonti-ganti mobil. Kalau plat luar lebih mudah saya jual ke luar Aceh,” tandas pengusaha konstruksi yang punya mobil toyota alphard ini.

Siap Rancang Qanun
Ketua DPRK Langsa Burhansyah SH yang dimintai tanggapannya terkait tingginya jumlah mobil milik warga Aceh yang masih menggunakan plat BK maupun plat provinsi lainnya di luar Aceh, mengatakan, hal ini sangat merugikan masyarakat dan pemerintah Aceh.

Pasalnya, pemilik kendraan roda empat maupun lainnya yang berplat BK otomatis harus membayar pajak ke wilayah Sumut. Begitu juga yang plat B, akan membayar ke Jakarta. “Seharusnya karena mereka warga Aceh, memakai plat BL dan membayar pajak kendaraan di daerahnya,” katanya. Dirinya sangat sepakat dengan usulan wali kota.

Menindaklanjuti hal itu, dalam waktu dekat pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemko Langsa dan pihak-pihak lainnya untuk merancang raqan yang mengatur tentang plat BL tersebut. “Sehingga nantinya pengusaha, kontraktor, pejabat, dan pihak lain yang berdomisili di Aceh wajib memakai plat BL,” tandasnya.(zb)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved