Oknum Anggota DPRK Aceh Tenggara Terlibat Perjudian Terancam Gagal Dicambuk, Ini Penyebabnya

Ini program yang wajib didukung karena Agara bagian Aceh yang diberlakukan qanun Syariat Islam

Oknum Anggota DPRK Aceh Tenggara Terlibat Perjudian Terancam Gagal Dicambuk, Ini Penyebabnya
IST
Kapolres bersama anggota saat berada di lokasi judi sabung ayam. 

Laporan Asnawi Luwi | Aceh Tenggara

SERAMBINEWS.COM, KUTACANE - Oknum Anggota DPRK Agara dari PDI Perjuangan, berisial TG dan dua warga lainnya masing-masing AM dan JN yang terlibat kasus maisir (perjudian) sabung ayam terancam gagal dilakukan uqubat cambuk di depan umum.

Hal ini akibat pihak Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Agara telah mencoreng usulan anggaran untuk eksekusi uqubat cambuk terhadap para pelaku pelanggaran qanun Syariat Islam di Aceh.

Kasi Pidum Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Tenggara, M Sairi SH, mengatakan, tersangka pelaku maisir, TG oknum DPRK Agara, diancam 12 kali cambuk, dan dua warga lainnya, AM 11 kali cambuk dan JN  delapan kali cambuk.

Baca: Oknum Anggota DPRK Aceh Tenggara Dari PDIP Ditangkap Polisi Saat Penggerebekan Sabung Ayam

Mereka belum dilakukan eksekusi uqubat cambuk karena tidak tersedianya anggaran di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Agara. 

Ketua Komisi A DPRK Agara dari Partai Demokrat, Supian Sekedang mengatakan, pihaknya telah perjuangkan  di dewan anggaran untuk eksekusi cambuk terhadap terhukum pelanggar qanun Syariat Islam di Aceh.

Ini aneh kenapa dicoreng pihak Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dan jangan-jangan ada permainan untuk memasukan anggaran yang tidak mendesak di program 2018.

"Kita minta Satpol PP untuk usulkan anggaran tersebut pada APBK-P dan bila perlu usulkan anggaran yang mendahului," harapnya.

Baca: BPKP Aceh akan Turun ke Aceh Tenggara Mengaudit Dana KIP Rp 27,9 Miliar

Ini program yang wajib didukung karena Agara bagian Aceh yang diberlakukan qanun Syariat Islam.

Pihaknya sangat mendukung visi dan misi Bupati/Wabup Agara Raidin-Bukhari untuk mewujudkan masyarakat Agara yang religius.

Sementara itu, Kasatpol PP Aceh Tenggara, Zul Fahmi Ssos mengatakan, mereka telah usulkan anggaran tahun 2018 untuk eksekusi cambuk terhadap tersangka maisir maupun pelaku pelanggar qanun Aceh nomor 6 tahun 2016, tentang hukum jinayah.

"Namun, anggaran tersebut dicoreng pihak BPKD Agara dengan alasan anggaran defisit," ujarnya.(*)

Penulis: Asnawi Luwi
Editor: Hadi Al Sumaterani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved