Abdya Minta Kejelasan Sikap Menteri Agraria Soal Tindak Lanjut Penolakan Perpanjangan Izin HGU PT CA

Laporan Zainun Yusuf| Aceh Barat Daya

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE - Masyarakat dan unsur pemerintah sejak tingkat Kepala Desa/Keuchik, Imum Mukim, Tokoh Masyarakat, Ulama  serta Pimpinan DPRK dan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Pemkab Abdya) menolak perpanjangan izin Hak Guna Usaha (HGU) PT Cemerlang Abadi (CA).

Perusahaan perkebunan kelapa sawit, PT CA dengan luas areal 7.516 Hektare (ha) di kawasan Desa Alue Jereujak dan Desa Cot Seumantok, Kecamatan Bababahrot sudah berakhir 31 Desember 2017.  

Penolakan perpanjangan izin HGU PT CA sudah disampaikan kepada Menteri  Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI di Jakarta serta instansi atau lembaga  terkait di Jakarta sejak Agustus 2017 sampai Juni 2018.

Namun, tidak ada kejelasan atau masih mengambang hingga saat ini.

Baca: Gubernur Cabut Rekomendasi Perpanjangan HGU PT CA di Abdya

“Masyarakat menunggu kejelasan sikap pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri ATR/Kepala BPN RI menyangkut penolakan perpanjangan izin HGU PT CA,” kata Ketua DPRK Abdya, Zaman Akli kepada Serambinews.com, Senin (27/8/2018).

Sedangkan DPRK Abdya sudah merespon aspirasi masyarakat. Dalam hal ini, Pimpinan DPRK telah menurunkan tim Pansus ke lokasi HGU PT CA. Tim pansus merekomendasikan penolakan perpanjangan izin HGU PT CA.

Tindak lanjutnya, Ketua DPRK Abdya menyurati Menteri ATR/Kepala BPN RI melalui surat tanggal 3 April 2018 tentang hasil rekomendasi pansus DPRK Abdya.   

Secara terpisah, Pemkab Abdya melalui Staf Bidang Pemerintahan dan Keistimewaan pada Setdakab, Ir Muslim Hasan MSi ketika dihubungi Serambinews.com, Senin, juga mempertanyakan tindak lanjut dari penolakan perpanjangan izin HGU PT CA.

Baca: Penolakan Perpanjangan HGU PT CA Semakin Panas, Bupati Abdya Buka Borok Perusahaan

Sebab, Bupati Abdya sudah melayangkan tiga surat kepada Menteri ATR/Kepala BPN RI.

Masing-masing surat tanggal 24 Agustus 2017 tentang peninjauan kembali status HGU PT CA, 18 Desember 2017 tentang pembatalan izin HGU PT CA, dan 19 Maret 2018 tentang penolakan perpanjangan HGU PT CA.

Ketua DPRK Abdya, Zaman Akli mengatakan, penolakan perpanjangan izin HGU PT CA sudah disuarakan secara terang berderang yang didukung data lapangan sejak Agustus 2017 sampai Juni 2018.

“Kesimpulannya, masyarakat, tokoh masyarakat, pemerintah daerah, ulama dan DPRK satu suara, yaitu menolak perpanjangan HGU PT CA. Sayangnya, Pemerintah Pusat belum mengambil sikap yang jelas,” ungkap Zaman Akli.

Staf Bidang Pemerintahan dan Keistimewaan, Muslim Hasan, menambahkan, Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri ATR/Kepala BPN RI perlu mempertimbangkan aspirasi seluruh unsur di Abdya yang menolak perpanjangan izin HGU PT CA.

Baca: Terkait Polemik HGU PT CA, Tim BAP DPD-RI Berkunjung ke Abdya

Menurutnya, kejelasan dari Pemerintah terhadap PT CA sangat diharapkan sehingga tidak  berlarut-larut konflik masyarakat dengan pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut.