Lintas Instansi Bahas Kesehatan Reproduksi

Lintas instansi di Banda Aceh membahas capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan reproduksi

Lintas Instansi Bahas Kesehatan Reproduksi
PESERTA Workshop PPAM (Paket Pelayanan Awal Minimum) Kesehatan Reproduksi dalam Kondisi Krisis/Bencana yang dilaksanakan PKBI Aceh mendiskusikan berbagai isu strategis terkait kesehatan reproduksi pascabencana di Aula Setdakab Pidie Jaya, Kamis (26/7). 

BANDA ACEH - Lintas instansi di Banda Aceh membahas capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan reproduksi. Diskusi yang dihadiri perwakilan instansi pemerintah, aparatur gampong, LSM, akademisi, tokoh adat dan tokoh agama, filantropi dan swasta, serta perwakilan perempuan itu digelar Flower Aceh di Hotel Grand Arabiya Banda Aceh, Rabu (29/8).

Direktur Flower Aceh, Riswati, menilai penting dilakukan upaya strategis oleh pemerintah dan multipihak di Kota Banda Aceh untuk percepatan pencapaian SPM bidang kesehatan dan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. “SPM merupakan mandat yang harus dilakukan pemerintah daerah,” ujar Riswati, dan menyebut hal itu juga diatur dalam Permenkes Nomor 741 Tahun 2008 dan UUPA Nomor 11 Tahun 2006 Pasal 224 ayat 2 dan 3.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, dr Warqah Helmi, mengatakan, capaian SPM bidang kesehatan terkait kesehatan reproduksi tahun 2017 terealisasi sesuai target. Indikator SPM yang tercapai di antaranya cakupan pertolongan persalinan mencapai 98 persen dari target 90 persen, pelayanan ibu nifas mencapai 98 persen dari target 90 persen, kunjungan ibu hamil K4 mencapai 95,5 persen dari target 95 persen, dan cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani mencapai 87,7 persen dari target 87 persen.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Banda Aceh, dr Media Yulizar MPH, mengaku sudah melakukan berbagai upaya dan strategi untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dikatakan, P2TP2A Kota Banda Aceh mencatat 90 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang didominasi kekerasan fisik, psikis, penelantaran ekonomi, dan kekerasan seksual.

Perwakilan perempuan gampong, Rasyidah, meminta pemerintah untuk menyosialiasasikan isu kesehatan reproduksi di tingkat gampong, serta menggelar deteksi dini kesehatan seksual dan reproduksi melalui papsmeer dan tes IVA secara berkala dan gratis.(rel/fit)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved