Anggota DPRA Ini Malu, Bireuen Semakin Jumud dan Kolot

"Ini peraturan yang membatasi ruang gerak perempuan di ranah publik, yang dikeluarkan oleh bupati dari Partai Golkar di Kabupaten Bireuen,"

Anggota DPRA Ini Malu, Bireuen Semakin Jumud dan Kolot
Kolase Serambinews.com
Edaran Bupati Bireuen (kiri), Bupati Bireuen, Saifannur (tengah) dan Wakil Bupati Muzakkar A Gani 

Laporan Yocerizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Kebijakan Pemkab Bireuen yang mengeluarkan standarisasi warung kopi/kafe dan restauran yang sesuai Syariat Islam ditanggapi beragam oleh warganet di dunia maya.

Salah satunya Anggota DPRA dari Fraksi Partai Aceh, Kautsar M Yus. Ia menilai kebijakan itu telah membatasi ruang gerak perempuan di ranah publik.

Poin yang disorot dalam aturan itu ada pada aturan nomor 7 yang berbunyi: dilarang melayani pelanggan wanita di atas pukul 21.00 WIB, kecuali bersama mahramnya.

Baca: Kautsar: Kalau Jokowi Menang, Abu Razak Ketua PA

Baca: Nonmuhrim Dilarang Duduk Semeja

Anggota DPRA dari Fraksi Partai Aceh (PA), Kautsar Muhammad Yus, berbicara pada acara bedah kasus tentang uji materi UU Pemilu, di Fakultas Hukum Unsyiah, di Banda Aceh, Jumat (15/9/2017).
Anggota DPRA dari Fraksi Partai Aceh (PA), Kautsar Muhammad Yus. (SERAMBINEWS.COM/SUBUR DANI)

Selanjutnya pada aturan nomor 13 yang berbunyi: haram hukumnya laki-laki dan perempuan makan dan minum satu meja kecuali dengan mahramnya

"Ini peraturan yang membatasi ruang gerak perempuan di ranah publik, yang dikeluarkan oleh bupati dari Partai Golkar di Kabupaten Bireuen," tulis Kautsar di akun twitternya sebagaimana dikutip Serambinews.com, Rabu (5/8/2018).

Sebagai wakil rakyat di DPRA dari daerah pemilihan (dapil) Bireuen, Kautsar mengaku malu atas kebijakan Bupati Bireuen yang ia nilai tak masuk akal ini.

"Sebagai wakil rakyat dari Bireuen, saya malu, kok Kabupaten Bireuen yang kosmopolit kini menjadi jumud dan kolot karena peraturan yang tak masuk akal ini," tulis Kautsar lagi.

Baca: VIDEO - Aktif Menulis, 9 Guru di Bireuen Dapat Penghargaan Bupati

Baca: Seluruh Kepala SKPK dan Camat di Bireuen Siap Mundur Jika Terlibat Perbuatan Tercela

Akun lainnya @Nasroel_Pm, juga mengharapkan agar aturan bupati tersebut dikaji ulang. "Saya berharap aturan itu dikaji ulang, atau minimal beberapa poin dikaji ulang," tulisnya.

Namun ada juga yang mendukung kebijakan bupati. Mayzura Ghassani dalam twitt balasannya kepada Raisa Kamila, mengatakan jika opininya berbeda.

"Mnrtku aturan tsb gak bs dinyinyiri jg krn tujuannya menghindari fitnah. Kalau gak sesuai dng kebiasaan kita di tmpt lain, bukan berarti itu salah," demikian Mayzura.(*)

Penulis: Yocerizal
Editor: Hadi Al Sumaterani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved