DPD RI Gelar RDP Untuk Tindaklanjuti Aspirasi Warga Abdya Soal Penolakan HGU PT Cemerlang Abadi

Rapat berlangsung di Ruang Rapat 2B Gedung B DPD RI, Jalan Jenderal Gatot Subroto No 6 Senayan Jakarta Pusat

DPD RI Gelar RDP Untuk Tindaklanjuti Aspirasi Warga Abdya Soal Penolakan HGU PT Cemerlang Abadi
IST
Bupati Abdya, Akmal Ibrahim bersama Ketua DPRK, Zaman Akli dan sejumlah pejabat lainnya mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Akuntabilitas Publik Dewan Perwakilan Daerah Repulik Indonesia (BAP DPD-RI) di Jakarta Pusat, Rabu (12/9/2018). Rapat dipimpin Ketua BAP DPD RI, Drs H Abdul Gafar Usman MM, didampingi Anggota DPD asal Aceh, Drs H Ghazali Abbas Adan, menindaklanjuti aspirasi masyarakat tentang penolakan perpanjangan HGU PT Cemerlang Abadi (CA) di Babahrot. 

Laporan Zainun Yusuf | Aceh Barat Daya

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE - Badan Akuntabilitas Publik Dewan Perwakilan Daerah Repulik Indonesia (BAP DPD-RI), menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Ini dilakukan guna menindaklanjuti aspirasi masyarakat tentang penolakan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PT Cemerlang Abadi (CA) dengan luas areal seluas 7.516 Hektare (ha) di Desa Cot Seumantok dan Alue Jerjak, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Acveh Barat Daya (Abdya).

Rapat berlangsung di Ruang Rapat 2B Gedung B DPD RI, Jalan Jenderal Gatot Subroto No 6 Senayan Jakarta Pusat, Rabu (12/9/2018) siang.

Baca: Abdya Minta Kejelasan Sikap Menteri Agraria Soal Tindak Lanjut Penolakan Perpanjangan Izin HGU PT CA

Dipimpin, Ketua BAP DPD RI, Drs H Abdul Gafar Usman MM, didampingi Anggota DPD asal Aceh, Drs H Ghazali Abbas Adan serta sejumlah Anggota BAP DPD RI lainnya serta juga hadir BPK, KH M Idris.

Hadir, Bupati Abdya, Akmal Ibrahim bersama Ketua DPRK, Zaman Akli dan Ketua Komisi A DPRK, Nurdianto.

Pejabat terkait dari Abdya yang turut hadir, Asisten Pemerintahan, Amrizal,  Staf Bidang Pemerintahan dan Keistimewaan, Muslim Hasan, Kadis Perkim dan LH, Firmansyah, Ketua Bappeda diwakili Zedi Saputra, Kadis PUPR diwakili Kabid Bina Marga, Muhibuddin.

Baca: Dewan Minta Plt Gubernur Aceh tak Beri Izin Perpanjangan HGU di Nagan Raya

Rapat dimulai sekira pukul 13.00 WIB tersebut juga hadir sejumlah perwakilan masyarakat dari Abdya, yaitu Syarifuddin, Ade Alkhausar, Jasman, termasuk Ketua DPD KNPI Abdya, Afzal.

“RDP ini tindak lanjut rapat BAP DPD RI di Abdya, 7 Juni lalu,” kata Staf Bidang Pemerintahan dan Keistimewaan, Muslim Hasan ketika dihubungi Serambinews.com, Rabu (12/8/2018) sore. Penjelasan sama juga disampaikan Asisten Pemerintahan, Amrizal.

Berdasarkan surat undangan RDP dari DPD RI tanggal 5 September lalu, diteken Plt Deputi Bidang Persidangan, Sefti Ramsiaty atas nama Sekretaris Jenderal DPD RI bahwa RDP dimaksud selain diundang Pemkab dan DPRK Abdya, juga Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Aceh, Kantor Pertanahan Abdya, Manajemen PT CA dan perwakilan masyarakat.  

Baca: Gubernur Cabut Rekomendasi Perpanjangan HGU PT CA di Abdya

Disebutkan dalam surat undangan bahwa RDP di Jakarta itu menindaklanjuti hasil rapat kerja BAP DPR RI di Blangpidie, Abdya, 7 Juni lalu.

Bahwa, diperlukan koordinasi pada tingkat pusat dalam mendukung proses penyelesaian masalah terkait penolakan perpanjangan HGU PT CA di Babahrot, Abdya.  

Sampai berita ini diturunkan, Rabu sore, RDP sedang berlangsung. Setelah dibuka Ketua BAP DPD RI, H Abdul Gafar Usman, masing-masing delegasi mengemukakan pandangannya.

Dari informasi sementara diperoleh Serambinews.com bahwa Bupati Abdya, Akmal Ibrahim didukung penuh Pimpinan dan Anggota DPRK memaparkan secara detail alasan penolakan perpanjangan HGU PT CA yang sudah berakhir izin HGU 31 Desember 2017.(*)

Penulis: Zainun Yusuf
Editor: Hadi Al Sumaterani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help