Opini

Menyapa KNPI Aceh

ACEH akan menjadi tuan rumah Kongres XV Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) yang akan dilaksanakan

Menyapa KNPI Aceh
IST
Ketua DPD KNPI Aceh menyerahkan bendera pataka kepada Ketua KNPI Aceh Barat 

(Menyongsong Kongres XV KNPI di Banda Aceh)

Oleh Muhammad Adam

ACEH akan menjadi tuan rumah Kongres XV Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) yang akan dilaksanakan pada Oktober mendatang. Namun saat ini banyak mata tertuju pada KNPI Aceh terkait alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) sebesar Rp 9,8 miliar untuk kongres KNPI. Banyak pihak mengkritik karena acara nasional tersebut menggunakan anggaran daerah yang bersumber dari APBA 2018 itu.

Meskipun kritikan tersebut muncul di dunia maya, namun tidak sedikit juga pengaruhnya di dunia nyata, terutama bagi pengurus KNPI, panitia, termasuk pemerintah yang menyediakan anggaran, yaitu Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Aceh. Banyak pihak yang mendesak instansi ini untuk mengevaluasi anggaran tersebut, bahkan ada yang menyarankan untuk tidak mencairkan dana yang sudah dianggarkan itu.

Melalui tulisan ini, penulis hendak mendudukkan berbagai kritikan tersebut secara proporsional dan konstruktif. Pertama, kita harus mengapresiasi kepada pengurus KNPI Aceh periode sebelumnya yang sudah berhasil meyakinkan pengurus nasional dan para pengurus daerah lain untuk menjadikan Aceh sebagai tempat Kongres KNPI 2018. Dan, kedua, perebutan tuan rumah menjadi daya tarik sendiri dalam setiap kongres atau musyawarah. Mengapa menjadi tuan rumah dalam perhelatan besar menjadi rebutan?

Nilai tambah
Asalamualaikum KNPI Aceh! Secara sederhana dapat kita jabarkan nilai tambah dari aspek bisnis dan perputaran ekonomi, yaitu bermula dari kedatangan banyak peserta dan tamu dari luar daerah yang membutuhkan transportasi, penginapan, makanan, dan juga kunjungan ke tempat-tempat wisata. Perlu kita sadari bersama bahwa dalam berbagai ruang tersebut mulai dari transportasi sampai dengan makanan, ada banyak pelaku usaha dan pekerja lokal yang mendapatkan manfaatnya, menambah pemasukannya, meningkatkan omsetnya, dan sebagainya.

Di samping itu, hal yang sangat penting lainnya adalah dampak kebanggaan (pride) sebagai tuan rumah yang mampu menyelanggarakan perhelatan berskala nasional. Tidak tertutup kemungkinan akan muncul kepercayaan (trust) dan lirikan dari organisasi besar lainnya untuk mempertimbangkan Aceh sebagai tempat perhelatan acara akbar seperti Kongres KNPI.

Jika hal itu terwujud, maka akan lahir industri baru di Aceh, yaitu industri penyelenggaraan acara-acara nasional maupun internasional. Kita tahu bahwa industri ini selama ini didominasi oleh Jakarta, Bali, NTB, dan Makassar. Melihat dari perspektif ini, saya pikir kita sepakat bahwa kongres KNPI akan membawa dampak positif ini. Lantas mengapa menjadi sorotan dan kritikan?

Ada beberapa sudut yang bisa kita runut untuk melihat titik terangnya. Sudut pertama adalah sumber anggaran yang berasal dari APBA. Banyak masyarakat yang tidak setuju dengan mengalokasikan APBA untuk kepentingan kongres ini, yang notabene berlevel nasional. Alasan ini terlihat benar adanya karena acara nasional seyogianya sumber anggarannya juga berasal dari nasional yaitu APBN. Namun kita juga harus mengakui bahwa Aceh sebagai tuan rumah akan menerima manfaat dari perhelatan acara nasional tersebut.

Kita juga menyadari bahwa selama ini banyak acara nasional, di mana pemerintah daerah juga ikut mengalokasikan sejumlah anggaran. Terlebih lagi KNPI sebagai organisasi “plat merah”. Dalam konteks ini, saya yakin adalah sebuah kewajaran untuk Pemerintah Daerah berkontribusi dalam menyukseskan kongres KNPI. Yang menjadi ruang debatnya adalah nominal alokasi anggaran yang menurut sebagian orang terlalu fantastis.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help