34 Rekanan Diperiksa dari Pagi Hingga Malam

Sebanyak 34 rekanan yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Aceh dan Kejari Lhokseumawe

34 Rekanan Diperiksa dari Pagi Hingga Malam
SEMBILAN penerima sapi bantuan dari Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertanian (DKPP) Lhokseumawe disumpah saat saksi menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Banda Aceh, Rabu (12/9). 

* Rp 4,2 Miliar Dibagi-bagikan

LHOKSEUMAWE - Sebanyak 34 rekanan yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Aceh dan Kejari Lhokseumawe dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan ternak sapi di Pengadilan Tipikor Banda Aceh, Rabu (26/9) diperiksa dari pukul 09.00 sampai pukul 21.00 WIB. Majelis hakim hanya menskors sidang tiga kali saat masuk waktu untuk shalat Zuhur, Asar, dan Magrib.

Para pimpinan perusahaan yang hadir dalam sidang tersebut diperiksa untuk tiga terdakwa dalam kasus itu, masing-masing drh Rizal, mantan kepala DKPP Lhokseumawe, Dahlina (47), pejabat Pengadaan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), serta drh Ismunazar (43) selaku pejabat pembuat komitmen (PKK).

Dalam sidang lanjutan ketujuh itu terungkap bahwa dana proyek pengadaan ternak Rp 4,1 miliar dimenangkan oleh 44 perusahaan. Tapi mereka tidak melakukan pengadaan ternak sapi alias proyek fiktif. Dana tersebut hanya mereka bagi-bagikan kepada koordinator kelompok oleh mereka yang meminjamkan perusahaannya untuk bisa ikut tender proyek.

Sidang tersebut dipimpin Eli Yurita MH yang didampingi dua hakim anggota, Nani Sukmawati SH dan Edwar SH dengan agenda pemeriksaan saksi. Sedangkan dari jajaran jaksa penuntut umum (JPU) hadir Fery Ichsan SH, Dede Hendra SH, Zilzaliana SH, dan Rahmat SH. Sidang dimulai sekira pukul 09.00 WIB.

Secara bergantian 34 rekanan tersebut diperiksa majelis hakim terkait pengadaan lembu fiktif tersebut. Mereka mengakui bahwa dana yang masuk ke rekening perusahaan mereka tidak digunakan membeli sapi untuk diserahkan kepada penerima bantuan. Tapi dana tersebut setelah dicairkan perusahaan kepada peminjam perusahaan dalam bentuk tunai dan cek justru dibagikan kepada koordinator kelompok.

Sedangkan pemilik perusahaan diberikan fee mulai dari ratusan ribu hingga jutaan oleh peminjam perusahaan. Bahkan Aiyub warga Lhokseumawe meminjam 15 perusahaan dengan total dana yang dikelola mencapai Rp 700 juta.

Selain itu, Muhammad Rizal mengelola ratusan juta dari enam perusahaan, begitu juga dengan Dedi yang meminjam lima perusahaan dengan jumlah dana Rp 650 juta.

Dalam sidang itu rekanan mengaku tak pernah dipanggil oleh Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertanian (DPKP) Lhokseumawe untuk diverifikasi perusahaannya.

Dalam sidang kemarin para saksi juga menyebutkan, dana Rp 14,5 miliar APBK Lhokseumawe itu bukan hanya jatah untuk aspirasi 21 anggota DPRK Lhokseumawe. Tapi juga atas lobi pihak tertentu kepada DPKP dan Pemko Lhokseumawe.

Usai mendengar semua keterangan saksi, majelis hakim melanjutkan sidang tersebut ke pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi.

“Dari 34 pihak rekanan yang kita panggil hari ini, ada empat orang yang tidak hadir. Tapi, ada juga empat saksi yang hadir dengan kesadaran dalam sidang kali ini, sehingga jumlah saksi yang diperiksa hari ini 34 orang. Ke depan akan kita hadirkan saksi lagi dari pihak rekanan,” ujar Kajari Lhokseumawe, M Ali Akbar SH melalui Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Fery Ichsan SH kepada Serambi kemarin.

Berdasarkan hasil investigasi Masyarakat Trasnparansi Aceh (MaTA), jumlah perusahan yang diduga fiktif dalam pengadaan ternak tersebut mencapai 138 perusahaan. Sedangkan penyidik Polres Lhokseumawe menyebutkan hanya 111 perusahaan, seperti diberitakan Serambi kemarin. Dari tujuh kali sidang tersebut, hingga kini terungkap ada 44 perusahaan yang melakukan pengadaan ternak yang ternyata fiktif.

Untuk diketahui, Pemko Lhokseumawe melalui DKPP setempat memplot dana Rp 14,5 miliar dalam APBK tahun 2014 untuk pengadaan ternak, berupa lembu. Selanjutnya, lembu tersebut dibagikan kepada puluhan kelompok masyarakat di Kota Lhokseumawe. Tapi, pada akhir tahun 2015, pihak kepolisian menemukan adanya indikasi korupsi, sehingga mulai dilakukan penyelidikan. Alhasil ditemukan data bahwa pengadaan sejumlah lembu di bekas kota “petrodolar” itu adalah fiktif. Dalam artian, sapinya tak pernah diberikan kepada penerima, tetapi uang pengadaannya ditarik semua dari Pemko Lhokseumawe. (jaf)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved