Opini

‘Fiqh Adaptif’ bagi Miftah

SIKAP Miftahul Jannah --atlet para judo Indonesia di ajang Asian Para Games 2018-- yang menolak aturan larangan bertanding mengenakan jilbab

‘Fiqh Adaptif’ bagi Miftah
Twitter @PKSSejahtera
Miftahul Jannah buka suara setelah didiskualifikasi pada pertandingan judo di ajang Asian Para Games 2018. 

Oleh Marah Halim

SIKAP Miftahul Jannah --atlet para judo Indonesia di ajang Asian Para Games 2018-- yang menolak aturan larangan bertanding mengenakan jilbab dan akhirnya didiskualifikasi adalah keputusan yang sarat dengan nuansa dan perspektif fiqhi. Banyak pihak yang mengapresiasi sikap Miftahul Jannah dan membanjirnya dengan berbagai pujian dan hadiah. Namun sejatinya sikap Miftah adalah representasi “pertarungan nilai” yang menuntun dan menuntut kita juga, hendaknya tidak terburu-buru menyalahkan Federasi Judo Internasional (IJF) dan menuntut perubahan aturan yang dianggap diskriminatif itu.

Miftah artinya kunci pembuka. Ini berarti pula bahwa dengan sikapnya itu telah membuka wacana bagaimana “mendamaikan” prilaku tuntutan dan tuntunan agama dengan olahraga; sebuah wacana yang seharusnya telah lama menjadi obyek telaahan dari berbagai disiplin. Problem fiqh dalam dunia olahraga memang mendesak untuk dibahas agar keikutsertaan seorang atlet di even-even internasional tidak terhalang dengan fiqh yang dipegangnya. Miftah juga menjadi kunci pembuka untuk kita di Aceh, ini merupakan test case yang bagus untuk memikirkan bagaimana mengemas fiqh Aceh berhadapan dengan “fiqh global”. Ke depan akan bermunculan lagi berbagai problem sosial yang mendesak kita untuk memberi kepastian norma. Di antara masalah lain yang masih viral adalah imunisasi MR dengan vaksin dari sumber yang haram secara syar’i.

Fiqh olahraga
Olahraga dan kompetisinya adalah realitas yang tidak mungkin dielakkan manusia. Nabi menganjurkan berlatih ketangkasan renang dan memanah adalah indikasi bahwa olahraga adalah realitas hidup di masanya. Berdasarkan riwayat yang bisa dipercaya, cabang olahraga yang paling digandrungi Nabi adalah atletik, di samping juga seorang pegulat yang baik. Nabi juga menganjurkan para orang tua untuk mengajari anaknya ketangkasan berkuda, berenang, dan memanah. Demikianlah, olahraga adalah tabiat dasar (fitrah) manusia dan kompetisinya sesunggunya hanyalah simulasi-simulasi dari kompetisi riil yang ada dalam kehidupan nyata. Dalam semua aspek kehidupan kompetisi adalah mutlak dan tentu dalam setiap kompetisi ada fiqh (aturan main)-nya.

Sikap Miftahul Jannah secara tidak langsung merupakan representasi dari persilatan mainstream fiqh yang ada di Aceh khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Sikap Miftah tentu berangkat dari keyakinan yang kuat atas ajaran agama (syariat) yang dipahaminya. Bagaimana konsep syariat yang memengaruhi keputusan beliau tentu didapat dari entah guru mengaji atau orang tua atau teungku-teungku atau ulama yang ada di daerah tempat tinggalnya; yang jelas konsep syariat yang diamalkannya bukan merupakan capaian pemikirannya secara mandiri. Itu adalah bentuk penerimaannya pada pola pemahaman syariat yang dominan yang memengaruhinya, seperti kebanyakan kita saat ini.

Pola pemahaman syariat itulah yang disebut dengan fiqh. Syariat (Islam) hanya satu, tetapi fiqh (upaya memahami dan mengamalkan) bisa banyak. Batas kebenaran syariat adalah “titik”, maka batas kebenaran fiqh tetaplah “koma”. Fiqh haruslah dipandang sebagai bukan syariat, jika sampai demikian maka kita sudah menggeser posisi syari’. Kehendak Syari’ (Allah) haruslah dipahami dalam batas upaya manusia menurut perspektif dunia manusia (sosial). Karena itu, memegang dan mengikuti suatu mazhab fiqh adalah upaya untuk mengamalkan ajaran syariat, tetapi tidak boleh menganggap fiqh sebagai kebenaran mutlak.

Ketika berhadapan dengan lingkungan sosial yang kompleks maka banyak dalil syariat yang secara tersurat jelas, bahkan sudah dalam bentuk kuantitatif sekalipun, masih memerlukan pertimbangan mendalam untuk diterapkan; jangan sampai ketika diterapkan justru berlawanan dengan ruh dari syariat itu sendiri, yakni kemaslahatan untuk semua manusia (maslahat ‘ammah). Maslahat itu bisa bermakna kebaikan, kecocokan, kepatutan, standar umum, dan sebagainya. Jika suatu pola pemahaman fiqh gagal untuk mencapai atau menghasilkan resep yang tepat untuk satu problem, maka fiqh-nya yang harus ditinjau ulang, bukan syariat.

Akan tetapi, sejak masa sahabat pun pola pemahaman syariat (fiqh) ini telah “mendua” paradigmanya; paradigma tekstual dan paradigma kontekstual. Paradigma tekstual berpegang pada asumsi dasar bahwa nash Alquran itu harus diterima “apa adanya” dan tidak perlu dipikir-pikir untuk menerapkannya karena kalau masih berani mengkritisi apa yang telah dinyatakan syariat berarti itu adalah bentuk pengingkaran terhadap Syari’ (pembuat syariat, Allah). Karena itu paradigma tekstual ini menuntut ketaatan total tanpa reserve dan tanpa syarat pada apa yang sudah ditetapkan syariat.

Sikap sami’na wa atha’na akan lebih kuat lagi manakala diperkuat dengan doktrin akidah paradigma jabariyah yang berkeyakinan bahwa apa yang diatur dan ditetapkan Syari’ seluruhnya sudah tertulis di Lauh Mahfuzh dan makhluk manusia dan lainnya hanya mengikuti skenario saja. Manusia ibarat wayang yang dikendalikan dalang. Dalam pendekatan ini manusia betul-betul harus inferior dan subordinatif di “hadapan” Syari’. Manusia betul-betul tidak berdaya untuk memikirkan dan mengatur apa yang terbaik untuk diri dan pergaulan sosialnya.

Paradigma fiqh jabari ini sejak dulu banyak pendukunganya; bahkan sejak masa sahabat pun hingga detik hidup kita saat ini. Paradigma ini sudah menjadi mindset yang dipegang begitu kuat dalam alam bawah sadar sebagian kita, sehingga mendorong sikap atau pengambilan keputusan yang khas ala pola fiqh ini. Bukan untuk disalahkan tetapi memang mau tidak mau harus diperbandingkan dengan pola fiqh qadari yang akan dijelaskan berikut ini.

Halaman
12
Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help