Opini

Tegak Lurus Adat Aceh dan Syariat Islam

ARTIKEL “Adat Aceh Milenial” oleh Mulyadi Nurdin (MN) di ruang Serambi Opini (Serambi, 25/10/2018), menarik dibahas lebih lanjut

Tegak Lurus Adat Aceh dan Syariat Islam
Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Aceh melakukan sosialisasi pembinaan dan pengembangan hukum adat. 

Oleh Muhammad Taufik Abda

ARTIKEL “Adat Aceh Milenial” oleh Mulyadi Nurdin (MN) di ruang Serambi Opini (Serambi, 25/10/2018), menarik dibahas lebih lanjut. Mengawali tulisannya MN menyatakan, “Adat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dulu kala”. Tanpa diiringi dengan narasi sandingan terkait definisi adat, khususnya adat Aceh. Definisi yang sederhana tersebut dapat menimbulkan kekeliruan dalam memaknai dan memahami adat Aceh.

Padahal, adat Aceh telah memiliki definisi operasional sebagaimana tercantum dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 11 UU No.44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, “Adat adalah aturan atau perbuatan yang bersendikan syariat Islam, yang lazim dituruti, dihormati, dan dimuliakan sejak dahulu yang dijadikan sebagai landasan hidup”. Pasal 6 UU itu juga menegaskan, “Daerah dapat menetapkan berbagai kebijakan dalam pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan adat serta lembaga adat di wilayahnya yang dijiwai dan sesuai dengan syariat Islam”.

Kemudian UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), Pasal 16 ayat (2) huruf b, menegaskan salah satu urusan wajib lainnya pemerintahan Aceh dalam pelaksanaan keistimewaan Aceh adalah “Penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam”. Hal ini juga menjadi urusan wajib lainnya pemerintahan kabupaten/kota di Aceh sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b UUPA.

Berdasarkan ketentuan dalam dua UU tersebut di atas, dapat disimpulkan ada hubungan yang kuat antara adat Aceh dengan ayariat Islam. Hubungan yang kuat tersebut dapat ditulis dengan terminologi kunci, “Adat Aceh bersendikan syariat Islam” atau “Tegak lurus adat Aceh dan syariat Islam”. Terminologi terakhir kami pilih sebagai judul tulisan ini.

Adat Aceh
Pengkajian adat Aceh selama ini cenderung didominasi oleh pendekatan disiplin ilmu hukum, ilmu sejarah, ilmu sosiologi, dan ilmu antropologi. Sedikit sekali dengan pendekatan studi pemikiran (Affan Ramli, 2015). Kenyataannya, tidak mungkin realitas adat Aceh hanya dapat dikaji dengan pendekatan satu disiplin ilmu tertentu saja. Pengkajian yang komprehensif hingga yang terdalam (akar pengetahuan), mesti melibatkan pendekatan lintas disiplin keilmuan (inter-disiplin). Sehingga pembahasan definisi (ke-apa-an) dan eksistensi (ke-adaan) adat Aceh akan lebih komprehensif dan lebih mendekati realitas aslinya.

Merujuk ke narasi “hadih maja”, hukom ngon adat, lagee zat ngon sifeut (hukum syariat dengan adat, seperti zat dan sifatnya). Dapat dimaknai juga bahwa “adat adalah wujud manifestasi dari esensi syariat Islam”. Sehingga ada ungkapan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan hadih maja di atas, yaitu adat ngon hukom hanjeut cre (adat dan hukum syariat tidak boleh berpisah) atau ungkapannya adat melawan hukom bateu.

Ketika menyebut hukom, dalam konteks sejarah Aceh, penting merujuk Tgk Syekh Abdurrauf As-Singkili atau yang dikenal dengan sebutan Tgk Syiah Kuala. Hal ini sesuai ungkapan hadih maja, Adat bak Poteumeuruhom, Hukom bak Syiah Kuala. Narasi tulisan Tgk Syiah Kuala yang penting dirujuk adalah kitab Miratuth Thullab fii Tashili Ma’rifati Ahkaamisy Syar’iyati lil Malikil Wahhab (Cermin Segala Mereka yang Menuntut Ilmu Fikih pada Memudahkan Mengenal Segala Hukum Syara’ Allah).

Berdasarkan pengelompokan isinya, kitab Miratuth Thullab membahas tiga pokok permasalahan hukom, yaitu muamalah, munakah, dan jinayah. Secara umum, disiplin Ilmu Fikih membahas tentang ibadah (fiqh ibadah), muamalah (fiqh ibadah), munakahah (fiqh munakahah), jinayah (fiqh jinayah), dan siyasah (fiqh siyasah).

Menelusuri lebih lanjut hubungan tegak lurus adat dan syariat Islam, berdasarkan paradigma hukom ngon adat, lagee zat ngon sifeut --Affan Ramli (2015) menyebutnya paradigma atau teori zat-sifat-- dapat ditinjau dari keterkaitan tiga pilar utama syariat Islam di Aceh yang meliputi akidah (tauhid), syar’iyah (hukum), dan akhlak. Syar’iyah (hukum) dan akhlak berakar dari tauhid dan masing-masing keduanya, ada yang berdimensi individual (hubungan perorangan dengan Allah Swt); ada juga yang berdimensi sosial (hubungan dengan sesama atau alam dan Allah Swt).

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved