Memaknai Bendera One Piece di Ruang Publik

Prof Dr Azharsyah Ibrahim SE Ak MSOM, Guru Besar Manajemen Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Ranir

FENOMENA bendera One Piece yang kini memenuhi ruang publik masyarakat Indonesia telah menyita perhatian dan memunculkan beragam analisis dan perspektif dari berbagai kalangan sesuai kepakarannya masing-masing. Bagaimana tidak, kemunculannya begitu massal dan serentak bagaikan cendawan di musim hujan. Hal ini semakin menarik karena bendera ini menyerbak bersamaan dengan berkibarnya bendera merah putih menjelang peringatan HUT kemerdekaan RI ke-80.

Jika peringatan kemerdekaan RI sebelumnya masyarakat hanya menyaksikan bendera merah putih yang berkibar, di tahun ini masyarakat menyaksikan pemandangan yang tak lazim. Dari gang-gang sempit di kota-kota besar, tepi pantai di pesisir, pekarangan rumah di seantero Nusantara, hingga truk-truk pengangkut barang, berkibar sebuah bendera tengkorak dengan topi jerami, Jolly Roger dari kelompok bajak laut fiktif dalam serial anime dan manga Jepang, One Piece.

Simbol ini tidak lagi hanya hadir di layar kaca atau komik, tetapi tampil nyata di tiang bambu, bak truk, bahkan di kapal nelayan. Fenomena ini memantik pertanyaan lebih dalam: sekadar hiburan, ataukah ada pesan sosial, ekonomi, bahkan nilai kultural yang menyertainya?

Tulisan ini mencoba menganalisis fenomena bendera One Piece ini sebagai kritikan terhadap berbagai persoalan bangsa hari ini. Analisis ini akan dikembangkan ke dalam beberapa tema: pencarian identitas baru generasi muda, pertumbuhan ekonomi kelas menengah dan kritik sosial politik.

Identitas baru

Tidak ada sebuah fenomena viral yang muncul dalam kehampaan sosial dan budaya, sebuah fenomena itu selalu dilatar belakangi oleh kondisi sosiokultural yang sedang terjadi. Kehadiran bendera One Piece ini diduga ikut dilatarbelakangi oleh kecenderungan generasi muda yang merasa kehilangan identitas diri, hingga mencari identitas baru.

Pertanyaannya kemudian adalah kenapa harus mengasosiasikan diri dengan simbol bajak laut dari Jepang, sebuah negara yang pernah menjajah Indonesia? Jawabannya terletak pada nilai-nilai moral dan universal yang diusung One Piece, yaitu mengejar mimpi tanpa kompromi, menjaga persahabatan, dan melawan ketidakadilan.

Bagi generasi yang hidup di tengah ketidakpastian ekonomi dan polarisasi politik, narasi tersebut menjadi sumber inspirasi sekaligus pelarian. Mengibarkan bendera One Piece adalah deklarasi simbolis; meski dunia nyata penuh batasan, semangat mereka bebas dan mereka punya kawan seperjuangan.

Di era digital yang paradoksnya sering membuat orang terasing, identitas sebagai “Nakama” justru menawarkan rasa kebersamaan. Ia melintasi batas geografis, suku, bahkan agama. Kita mungkin berbeda pilihan politik dengan tetangga, tetapi sebagai sesama penggemar, One Piece bisa menjadi jembatan komunikasi baru. Dalam kebingungan modern, bendera ini menjadi sauh identitas.

Analisis lain dari fenomena ini juga dapat dilihat dari sisi pertumbuhan ekonomi kelas bawah. Bagaimana tidak, fenomena bendera One Piece melahirkan ekosistem ekonomi baru yang berputar di akar rumput. Dari penyablon di bengkel rumahan, pedagang kain di pasar grosir, penjual online di marketplace, hingga kurir yang mengantarkan paket, semua ikut terhubung.

Permintaan muncul bukan karena kampanye korporasi bernilai miliaran, melainkan karena rasa kepemilikan komunal terhadap sebuah cerita.

Seseorang yang membeli bendera ini bukan sekadar membeli selembar kain, melainkan tiket masuk ke sebuah komunitas global, yaitu komunitas “Nakama”, kawan seperjuangan yang saling memahami.
Uang yang berputar dari tren ini sebagian besar bertahan di tingkat lokal. Kita melihat sebuah siklus ekonomi informal yang gesit, tumbuh alami mengikuti alur budaya pop.

Namun, di balik geliat ini tersimpan risiko. Bergantung pada satu tren global ibarat pedang bermata dua; di satu sisi ia memberi keuntungan cepat, tetapi bisa runtuh secepat itu pula. Jika tren One Piece ini berakhir atau dilarang oleh pemerintah, nasib UMKM yang menggantungkan produksi pada tren ini juga menjadi kurang menguntungkan.

Kritik sosial politik