Salam

Diperbincangkan, Kiprah Lembaga Wali Nanggroe

Masa jabatan Malik Mahmud Alhaythar sebagai Wali Nanggroe segera berakhir

Diperbincangkan, Kiprah Lembaga Wali Nanggroe
SERAMBINEWS.COM/BUDI FATRIA
Zakaria Saman (Apa Karya) 

Masa jabatan Malik Mahmud Alhaythar sebagai Wali Nanggroe segera berakhir. Malik dilantik sebagai Wali Nanggroe pada 16 Desember 2013, artinya jika merujuk pada qanun tersebut, masa jabatannya berakhir pada 16 Desember 2018. Karena itulah, sejak beberapa hari terakhir berbagai wacana muncul tentang figur Wali Nanggroe ke depan serta bagaimana seharusnya lembaga Wali Nanggroe berkontribusi kepada masyarakat, terutama terkait pelestarian adat dan budaya Aceh.

Di antara wacana yang sudah terpublikasi adalah keinginan mencari figur baru untuk memangku jabatan Wali Nanggroe. Hal itu secara terang-terangan disampaikan Ketua Institut Peradaban Aceh, Haekal Afifa. Dalam pernyataan tertulisnya Haekal mengatakan bahwa masa jabatan wali nanggroe berlaku selama lima tahun, sesuai dengan Qanun Nomor 8 Tahun 2012 yang sudah dikoreksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri). “Desember ini tugas beliau (Malik Mahmud) sudah selesai sebagai Wali Nanggroe Aceh, ini yang harus kita sampaikan kepada segenap masyarakat Aceh” ungkap Haekal.

Ia pun meminta Komisi Pemilihan Wali Nanggroe agar segera mewacanakan pergantian pimpinan pemangku adat Aceh tersebut. Sebab selama lima tahun ini, Lembaga Wali Nanggroe diangap tidak dapat menunjukkan eksistensinya. “Kami melihat beliau tidak berhasil dan inkonsistensi dalam menjalankan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) Lembaga Wali Nanggroe. Baik dari bidang sejarah, adat, budaya dan tamaddun Aceh,” tegas Haekal.

Oleh karena itu, Haekal yang pernah menjadi Tenaga Ahli Lembaga Wali Nanggroe tersebut meminta agar majelis tuha peut, tuha lapan, dan majelis fatwa untuk segera membentuk komisi pemilihan, mencari sosok baru yang lebih kredibel untuk memimpin Lembaga Wali Nanggroe Aceh ke depan. “Secara regulasi, para majelis memiliki wewenang untuk segera mencari pengganti beliau. Kami dari kalangan aktivis sejarah dan kebudayaan siap membantu dan akan merekomendasikan beberapa calon yang dianggap layak sebagai pengganti,” kata Haekal.

Sedangkan mantan petinggi GAM, Zakaria Saman alias Apa Karya mengatakan pergantian Wali Nanggroe punya mekanismenya. Oleh karena itu, kita berharap mekanisme pergantian itu dipatuhi. Para calon juga tidak bisa mengajukan diri, tapi calon-calon yang akan duduk lembaga terhormat itu diusulkan oleh banyak kalangan mulai ulama, tokoh masyarakat, dan lain-lain.

Ya, masyarakat Aceh sebetulnya harus ikut berkontribusi agar lembaga Wali Nanggroe ke depan harus lebih baik dari periode pertama ini. Kita tak mau membicarakan figur pemimpina lembaga wali nanggro, yang kita mau adalah lembaga itu berjalan sesuai harapan saat lembaga itu didirikan. Yakni, antara lain lembaga Wali Nanggroe harus mampu mengatur kepemimpinan adat di Aceh dan menjadi lembaga pemersatu masyarakat Aceh. Lembaga Wali Nanggroe juga memangku kewibawaan dan kewenangan dalam membina serta mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, upacara-upacara adat, serta melaksanakan penganugerahan gelar kehormatan. Jadi, kiprah lembaga Wali Nanggroe itu harus jelas kepada masyarakat Aceh maupun kepada pihak luar Aceh, termasuk luar negeri. Ingat, lembaga Wali Nanggroe ini adalah lembaga terhormat dan besar sehingga APBA menyediakan banyak anggaran untuk lembaga ini setiap tahun.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved