Jangan Buat Masyarakat Resah

Mantan juru runding senior GAM, M Nur Djuli, mengharapkan semua pihak tidak memunculkan isu perpecahan

Jangan Buat Masyarakat Resah
Dok. Serambinews.com
M NUR DJULI,Mantan Juru Runding GAM 

* Tanggapan atas Polemik Wali Nanggroe

BANDA ACEH - Mantan juru runding senior GAM, M Nur Djuli, mengharapkan semua pihak tidak memunculkan isu perpecahan terkait dengan Wali Nanggroe'>Lembaga Wali Nanggroe yang ujung-ujungnya bisa membuat masyarakat resah.

Hal itu disampaikan Nur Djuli menanggapi pernyataan dua senator asal Aceh, Ghazali Abbas Adan dan Fachrul Razi sebagaimana diberitaka kemarin. “Sesama Anggota DPD bisa bebeda tajam seperti itu,” kata Nur Djuli heran, Kamis (15/11).

Seperti diketahui, Ghazali Abbas awalnya menilai bahwa Wali Nanggroe'>Lembaga Wali Nanggroe sudah tak diperlukan lagi setelah berpulangnya ke rahmatullah, Almukarram Dr Tgk Hasan Muhamamad di Tiro pada 3 Juni 2010 di Banda Aceh.

Nur Djuli mengaku heran atas pernyataan tersebut, sebab ia yakin Ghazali pasti mengetahu bahwa Wali Nanggroe'>Lembaga Wali Nanggroe merupakan amanah dari MoU Helsinki yang kemudian diqanunkan. Salah satu poin MoU Helsinki berbunyi: Wali Nanggroe'>Lembaga Wali Nanggroe akan dibentuk dengan segala perangkat upacara dan hak-haknya.

Jadi, sambung Nur Djuli, apabila MoU terganggu, maka semuanya bisa terganggu. Sementara dasarnya MoU itu adalah perjanjian GAM dan RI. “Ini bukan masalah kecil. Poin-poin MoU baru bisa berubah kalau ada keributan, kalau GAM dan RI ribut lagi,” tambah pria yang akrab disapa Om Nur ini.

Ghazali Abbas dia katakan, tidak sepatutnya mengeluarkan pernyataan seperti itu. “Untuk Ghazali, dia tokoh, dihormati masyarakat, saya juga hormat pada dia. Tapi tidak sepatutnya dia mengeluarkan pernyataan yang bisa menimbulkan pecah belah di masyarakat,” kata Nur Djuli.

Lebih lanjut ia menilai, pernyataan Ghazali sebenarnya lebih kepada ekspresi ketidaksukaannya terhadap Malik Mahmud selaku Wali Nanggroe. “Kalau saya melihat, Ghazali sepertinya tidak suka kepada Malik. Kalau suka atau tidak suka, itu hak masing-masing orang,” ucap Nur Djuli.

Demikian juga dengan pernyataan Fachrul Razi yang bersumpah siap mempertahankan keberadaan Wali Nanggroe'>Lembaga Wali Nanggroe sampai tetes darah penghabisan. “Komentar Fachrul Razi itu juga terlalu berlebihan. Apa mau konflik lagi? Ini kan meresahkan masyarakat,” imbuhnya.

Sebagai salah satu tokoh yang ikut merumuskan MoU Helsinki, Nur Djuli menjelaskan bahwa Wali Nanggroe itu diperlukan sebagai simbol pemersatu masyarakat Aceh. Dia harus menjadi tokoh moral tertinggi di Aceh, tetapi tidak memiliki kekuasaan politik.

“Dia secara moral di atas gubernur, tetapi tidak bisa memerintah gubernur,” ucapnya.

Sayangnya, dalam Qanun, Wali Nanggroe terlalu banyak mencampuri urusan kenegaraan yang bersifat politik. Nur Djuli juga heran mengapa Wali Nanggroe ikut mengurusi masalah adat, sehingga terkesan menjadi lembaga adat yang tumpang tindih dengan peran lembaga adat pemerintah.

Menurut Nur Djuli, Qanun Wali Nanggroe tidak mencerminkan Institusi Wali Nanggroe yang telah disepakati sebelumnya. Qanun itu seperti dipaksakan karena ada mayoritas di DPRA, yaitu Partai Aceh.

“Partai Aceh seharusnya tidak bersikap politik kelompok. Mereka seharusnya memanggil kami, bertanya apa yang dimaksud dengan institusi Wali Nanggroe.” ujar Nur Djuli.

“Tidak hanya itu. Termasuk soal bendera dan himne, mereka tidak paham dengan apa yang kami rundingkan. Paham, tetapi mungkin sudah lupa,” timpal Nur Djuli. (yos)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved