Soal BPKS, DKS Diminta Tegas

LSM Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) meminta Plt Gubernur Aceh dalam kapasitasnya selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang

Soal BPKS, DKS Diminta Tegas
SERAMBINEWS.COM/BUDI FATRIA
Koordinator MaTA, Alfian. 

BANDA ACEH - LSM Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) meminta Plt Gubernur Aceh dalam kapasitasnya selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang (DKS) bersikap tegas terhadap Manajemen Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS).

Sikap tegas yang diharapkan oleh Koordinator MaTA, Alfian dari Plt Gubernur Aceh adalah pergantian (kepala BPKS) dengan orang yang punya kemampuan terhadap tata kelola BPKS ke depan.

Tanggapan itu disampaikan Alfian mengomentari berita yang dilansir koran ini berjudul ‘Plt Gubernur ‘Hajar’ BPKS.

Alfian menyatakan, Plt Gubernur harus mengambil langkah-langkah tegas kalau ingin membangun tata kelola BPKS yang lebih bagus. “Persoalan hari ini harus ada langkah tegas. Sehingga tidak ada lagi isu yang terus dibicarakan tapi tidak ada solusi,” ujar aktivis antirasuah itu.

Untuk diketahui, saat ini manajemen BPKS dalam sorotan. Karena memang banyak persoalan yang melilit lembaga itu hingga terjadi perpecahan di internal. Persoalan yang terjadi saat ini, menurut sejumlah pengamat bukan yang pertama.

“Kalau mau jujur, persoalan BPKS telah terjadi secara turun temurun hampir sepanjang terbetuknya lembaga tersebut. Harusnya masyarakat sudah menikmati hasil kerja BPKS bukan malah menyaksikan atau mendengar problem yang tak habis-habisnya. Kalau pergantian kepala memang solusi untuk kebaikan, kenapa tidak. Tetapi kalau memang itu solusinya, harusnya sudah sejak lama tak ada lagi persoalan di BPKS,” kata seorang warga Banda Aceh yang mengaku eksis mengikuti perkembangan BPKS dari satu periode kepemimpinan ke periode lainnya.

Dalam kasus terbaru yang dihebohkan, Irwan Faisal mundur dari jabatan Wakil Kepala BPKS di bawah kepemimpinan Sayid Fadhil. Juga ada persoalan serapan anggaran tahun 2018 yang rendah.

“Pembangunan saat ini macet, panitia lelang tidak ada, sementara mereka mengelola dana APBN, sedangkan dana APBN itu sudah diketok palu. Artinya persoalan ini akan terus berjalan, di satu sisi secara penyerapan anggaran tahun 2018 juga rendah,” begitu tanggapan Alfian.

Atas dasar itu, Alfian menyarankan Plt Gubernur, Nova Iriansyah untuk tidak hanya berkeluh kesah soal manajemen atau kepemimpinan BPKS. Tapi harus ada sikap tegas sehingga keberadaan BPKS bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Aceh. “Publik butuh kepastian soal tata kelola tersebut,” tegas Alfian lagi.

Sebelumnya, Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah saat membuka acara Focus Group Discussion (FGD) yang digagas Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) di Hotel Kryiad Muraya, Banda Aceh, Senin (17/12) memperingatkan manajemen BPKS di bawah kepemimpinan Dr Sayid Fadhil MHum.

Dia meminta manajemen BPKS untuk tidak antikritik dan bisa bercermin diri atas masalah yang ada. Nova juga berharap BPKS tidak diseret ke ranah politik. Saat menyampaikan pidatonya, Nova tampak geram dengan lembaga itu karena Sayid Fadhil berani mengangkat pajabat tanpa seizin dari DKS.

“Mengganti orang di level tertentu harus seizin DKS. Kalau saya mau obrak-abrik dari awal, Bapak sudah ke laut. Bukan tidak berani saya, Pak Sayid. Saya masih memberikan kesempatan kepada Bapak untuk memperbaiki. Tolong jangan antikritik. Kalau tidak mau ditegur ya sudah saya diam saja, kalau DKS diam juga salah,” ujarnya.

Sementara Kepala BPKS, Sayid Fadhil tidak membantah pernyataan Nova, sebaliknya dia mengapresiasinya. Terkait pengangkatan pejabat BPKS tanpa seizin DKS, Sayid Fadhil mengatakan bahwa sebenarnya yang disampaikan DKS masih debatable.

“Saya tidak menyalahkan mungkin peraturannya. Tapi melihat kondisi pada waktu itu, suasana kita agak sedikit genting, ketika KPK masuk. Kadang-kadang harus diskresi, tapi bukan harus melanggar, tapi ada pembenaran,” ungkapnya. (mas/nas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved