Said Didu Sebut Tak Sedikit Koruptor Berlindung di Parpol Berkuasa, Mahfud MD: Betul itu Pak

SERAMBINEWS.COM - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, dan Mantan Staf Khusus Menteri ESDM, Muhammad Said Didu, saling berbalas cuitan di Twitter soal korupsi.

Hal ini bermula saat Mahfud MD melalui Twitter miliknya, @mohmahfudmd, mengatakan bahwa korupsi di Indonesia terus merajalela.

Ia juga menegaskan saat ini koruptor bersarang di pihak pemerintahan maupun di pihak oposisi.

"Hari ini bicara korupsi, yuk. Korupsi di Indonesia terus merajalela.

Ada yang bilang, teori bahwa demokrasi adalah jalan memerangi korupsi tak berlaku di Indonesia.

Korupsi di sini dilakukan melalui proses demokrasi. Koruptornya bersarang di pemerintah maupun di oposisi.

Lihat-lah daftar koruptor," tulis Mahfud MD.

Baca: Huawei Mate 20 Pro: Punya 3 Kamera & 5 Varian Warna, Ini Spesifikasi dan Harganya

Baca: Banjir Ambrukkan Dua Jembatan Gantung di Aceh Besar

Baca: Kunjungi SDIT Muhammadiyah Bireuen, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan Bicara Pendidikan dan Singapura

Mengomentari hal itu, Said Didu, mengatakan bahwa saat ini tidak sedikit koruptor yang berlindung di bawah partai politik (parpol) yang berkuasa.

Bahkan, ada penjabat yang terang-terangan masuk dan berpindah ke partai yang menguasai penegak hukum untuk melindungi korupsi dirinya.

"Bahkan tidak sedikit pelaku korupsi “dipelihara” atau berlindung di Parpol yang berkuasa.

Ada pejabat terang-terangan atau dipaksa atau sembunyi-sembunyi masuk atau pindah ke Partai yang menguasai lembaga penegak hukum.

Ini namanya korupsi sistemik," jawab Said Didu.

Baca: Video Detik-detik Brimob Hancurkan Markas KKB di Papua

Baca: Soal Pendapatan Bodong di RAPBK 2019, Ini Kata Kadis Kelautan dan Perikanan Pidie

Menjawab cuitan dari Said Didu tersebut, Mahfud MD pun sepakat bahwa tidak sedikit koruptor yang yang berlindung di bawah parpol berkuasa.

Ia juga menambahkan, bukan hanya di parpol berkuasa, banyak juga koruptor yang berada di parpol yang tak berkuasa.

Bahkan, Mahfud MD merasa khawatir jika pemilu hanya digunakan sebagai ajang membuka akses bagi koruptor yang ingin berlindung.