Bupati Simeulue Menang di PTTUN

Gugatan 32 Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Simeulue terhadap keputusan bupati setempat yang menonjobkan mereka

Bupati Simeulue Menang di PTTUN
kompas.com
Ilustrasi 

* Putusannya Dinilai Aneh

BANDA ACEH - Gugatan 32 Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Simeulue terhadap keputusan bupati setempat yang menonjobkan mereka akhirnya kandas di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan, Sumatera Utara. Majelis hakim menilai gugatan penggugat masih prematur, sehingga tidak bisa diterima.

Putusan banding tertanggal 11 Desember 2018 nomor 221/B/2018/PT.TUN.MDN itu membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh Nomor 14/G/2018/PTUN.BNA tanggal 3 Septermber 2018. “Menerima permohonan banding dari tergugat/pembanding,” bunyi putusan tersebut.

Informasi itu diketahui Bupati Simeulue, Erli Hasyim SH SAg dan kuasa hukumnya, Bahrul Ulum SH pada Jumat 28 Desember 2018, setelah menerima surat pemberitahuan atau petikan amar putusan banding PTTUN Medan dari Panitera PTUN Banda Aceh, Teuku Maimun SH.

“Alhamdulillah, upaya banding kita dikabulkan oleh majelis hakim PTTUN,” kata Bahrul Ulum.

Dia tambahkan, sebenarnya keputusan yang dilakukan oleh Bupati Simeulue telah sesuai prosedur dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan saat ia melakukan mutasi pejabat.

Sementara Bupati Simuelue, Erli Hasyim menyampaikan putusan PTTUN sudah sangat relevan dengan perundang-undangan yang berlaku. Menurutnya, tidak ada yang salah dengan keputusannya melakukan mutasi karena setiap kepala daerah pasti mencari bawahan yang sesuai dengan keinginannya.

“Untuk itu saya sampaikan kepada semua ASN yang seperti ini harus sadar akan kebijakan-kebijakan pimpinan dan sebaiknya tidak perlu membuat perlawanan yang pada akhirnya tidak ada lagi keinginan pimpinan untuk mempromosikan pada masa yang akan datang,” katanya.

Dia tegaskan bahwa mutasi yang dilakukan tersebut bukan disebabkan adanya unsur politik. Tapi tujuan dari mutasi itu murni untuk mencari sosok pejabat yang mampu menjabarkan program-program bupati dan wakil bupati terpilih, sehingga visi dan misi pimpinan dapat dijalankan dengan baik.

Sebelumnya, Bupati Erli Hasyim menonjobkan 63 ASN Pemkab Simeulue. Sebanyak 32 orang di antaranya tidak terima terhadap putusan bupati tersebut sehingga mereka menggugat ke PTUN Banda Aceh pada 10 April 2018. Hasilnya, gugatan ke-32 pejabat itu dikabulkan.

Alasan mereka menggugat karena Bupati Erli Hasyim dinilai telah melakukan tindakan mutasi secara sewenang-wenang tanpa prosedur yang berlaku. Padahal, mereka tidak pernah melanggar disiplin, baik ringan, sedang, apalagi berat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, juga tidak pernah dipidana.

Putusan aneh
Sementara itu, kuasa hukum penggugat, Muhammad Reza Maulana SH mengatakan bahwa putusan banding tersebut sebagai putusan aneh. Dia mengatakan, menemukan persoalan yang janggal setelah membaca putusan tersebut.

“Pasalnya alasan yang termuat di dalam putusan tersebut hanya dibuat dalam satu kalimat saja, tanpa dasar hukum, tanpa rujukan pendapat hukum, yurisprudensi, dan sebagainya. Kemudian PTTUN Medan membatalkan Putusan PTUN Banda Aceh yang telah dibuat dengan berbagai pertimbangan hukum yang cukup logis, serta berbagai peraturan, pendapat hukum, dan yurisprudensi juga termuat jelas di dalamnya,” kata Reza. (mas)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved