Izin Galian C di Aceh Capai 345

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh ternyata sudah menerbitkan 345 izin galian C

Izin Galian C di Aceh Capai 345
IST
Kondisi sungai di kawasan galian c di Desa Karueng Ateuh, Kecamatan Indra Jaya, Aceh Jaya 

BANDA ACEH - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh ternyata sudah menerbitkan 345 izin galian C di 18 kabupaten/kota se-Aceh hingga Agustus 2018. Izin galian C berupa usaha lokasi tambang pasir dan batu kerikil sungai, batu gunung, dan tanah timbun, sesuai usulan kabupaten/kota tersebut dalam dua tahun terakhir.

Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh, Mahdinur, mengungkapkan hal ini kepada Serambi, Selasa (8/1). Ia mengaku sangat heran karena menilai jumlah izin yang diterbitkan itu sangat banyak, bahkan sudah melebihi, seperti di Aceh Tamiang yang mencapai 70 izin, Aceh Besar 47 izin, dan Bireuen 44 izin.

“Padahal proyek besar nasional maupun daerah di ketiga kabupaten itu sepertinya masih berjalan normal, jadi belum perlu ada penambahan izin galian C yang signifikan,” kata Mahdinur.

Mahdinur mencontohkan di Aceh Tamiang memang ada pelaksanaan pembangunan bantaran Jalan Kereta Api dari Langsa, Aceh-Besitang, Sumut, namun semestinya hal ini bukan berarti mendorong permintaan izin tambang galian C di daerah tersebut mencapai 70 izin. Begitu juga di Aceh Besar yang sedang ada proyek pembangunan jalan tol Banda Aceh-Sigli 74 Km lebih.

“Tetapi tahapan pembangunan fisik jalan tol itu sampai kini belum dimulai dan baru tahap pembebasan lahan, itu pun baru untuk dua kecamatan dari sepuluh kecamatan yang akan dibebaskan. Tapi jumlah izin usaha galian C yang sudah terbit untuk daerah itu mencapai 47,” sebut Mahdinur.

Sedangkan di Bireuen, kata Mahdinur, malah belum ada proyek fisik skala nasional maupun daerah yang menonjol sejak tahun lalu sampai tahun ini, sehingga mengharuskan adanya galian C hingga mencapai 40 izin. Begitu juga di kabupaten/kota lainnya.

Mahdinur menjelaskan usul permohonan untuk pemberian izin lokasi usaha tambang galian C itu diawali adanya rekomendasi keuchik, camat, bupati/wali kota, serta instansi teknis lainnya. Namun, ketika terjadi bencana alam, seperti longsor yang diduga akibat galian C, pihak LSM lingkungan justru menyalahkan Dinas ESDM, padahal kata Mahdinur, pihaknya tak berwenang menerbitkan izin itu, melainkan hanya mengawasi. Namun, jika seluruh lokasi itu harus ditinjau staf pengawas bahan galian C dari Dinas ESDM, waktunya juga tidak cukup.

“Jadi rekomendasi untuk penerbitan izin galian C itu semua berasal dari daerah. Harusnya pihak kabupaten dan kota lebih berhati-hati memberikan rekomendasi izin kegiatan galian C saat pengusaha memohon perizinan. Perhatikan kondisi lingkungan setempat, jangan sampai merusak. Persyaratan untuk penerbitan rekomendasi bahan galian C itu ada di surat edaran gubernur yang sudah kami sosialisasikan,” jelas Mahdinur seraya menyebutkan sesuai UU Nomor 28 tahun 2009, pajak dan retribusi 25 persen dari galian C juga masuk ke Pemkab/Pemko. (her)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved