Ketua Fraksi PA: KIP tak Perlu Ragu soal Kuota 120 Persen

Ketua Fraksi Partai Aceh (PA) di DPRA, Iskandar Usman Al-Farlaky kembali angkat bicara terkait persoalan kuota caleg 120 persen

Ketua Fraksi PA: KIP tak Perlu Ragu soal Kuota 120 Persen
FOR SERAMBINEWS.COM
Ketua Fraksi Partai Aceh di DPRA, Iskandar Usman Al-Farlaky 

BANDA ACEH - Ketua Fraksi Partai Aceh (PA) di DPRA, Iskandar Usman Al-Farlaky kembali angkat bicara terkait persoalan kuota caleg 120 persen di Aceh yang baru-baru ini menjadi pembicaraan banyak kalangan. Menurut Iskandar, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, tak perlu ragu dan harus komit menjalankan aturan yang telah ditetapkan tersebut.

Pernyataan Iskandar ini menyusul adanya pernyataan Ketua Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Aceh, Ridwan Hadi SH, yang menyebutkan, KIP Aceh harus memastikan kuota caleg Aceh menyusul keluarnya putusan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menjatuhkan sanksi kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman.

“Kok harus dipastikan? Memangnya ada persoalan apa? Keputusan DKPP tidak menyinggung atau tidak masuk dalam teknis pemilu yang dapat berpengaruh pada pencalonan caleg. Artinya, pengajuan calon anggota DPRA/DPRK oleh partai politik lokal menggunakan kuota 120 persen tidak ada persoalan dan tidak ada masalah, jadi KIP tak perlu ragu untuk itu,” katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, DKPP menjatuhkan sanksi kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, karena mengeluarkan dua surat terkait penetapan kuota caleg di Aceh pada pertengahan 2018 lalu. DKPP menyatakan Arief melanggar kode etik. DKPP menyatakan, tindakan Ketua KPU yang menerbitkan dua surat terkait kuota caleg di Aceh untuk Pemilu 2019 adalah sikap inkonsisten yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Iskandar mengatakan, DKPP menghukum ketua KPU RI dengan vonis peringatan karena sikapnya tidak konsisten dalam merespons kuota 120 persen caleg DPRA dan DPKR pada Pemilu Aceh 2019. Sikap ambivalen ini terpapar dalam dua surat yang dikeluarkan oleh Ketua KPU.

Surat pertama No.608/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018 tertanggal 25 Juni 2018 mensyaratkan bagi semua partai politik dan partai lokal wajib menggunakan kuota 100 persen dalam pengajuan bakal caleg Pemilu 2019 di Aceh. Surat kedua nomor 646/PL.01.4-SD/6/KPU/VII/2018 tertanggal 9 Juli 2018 membolehkan pengajuan bakal calon anggota DPRA/DPRK dari partai politik lokal berdasarkan kuota 120 persen di setiap dapil.

Dari surat-surat itu, sikap Ketua KPU tidak konsisten, sehingga bermuara pada ketidakpastian hukum dan berakhir dengan penjatuhan sanksi etik. Keputusan DKPP tidak ada kaitan dengan kuota caleg, pengajuan bakal calon anggota DPRA/DPRK oleh partai politik lokal menggunakan quota 120 persen bersandar pada Qanun Nomor 3 tahun 2008 dan tidak dipersoalkan atau diretas DKPP,” kata Iskandar.

Untuk itu kuota caleg 120 persen bagi parlok dan DCT yang telah ditetapkan dan diumumkan oleh KIP seluruh Aceh tidak berubah pasca putusan DKPP. Keputusan itu, kata Iskandar, ditujukan kepada ketua KPU secara personal, DKPP tidak pernah memvonis lembaga/organ, apalagi KIP dalam perkara aquo. “Sehingga KIP tidak perlu menginformasikan/mengumumkan kembali DCT, karena memang putusan DKPP itu bukan soal DCT Pemilu Aceh. Kami yakin KIP terbuka tentang DCT ini, karena memang berdasarkan UU Nomor14 Tahin 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, DCT bukanlah informasi yang dikecualikan untuk diakses,” pungkas Iskandar.(dan)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved