DKPP Beri Sanksi kepada Komisioner Panwaslih Aceh

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia menjatuhkan sanksi peringatan kepada Ketua

DKPP Beri Sanksi kepada Komisioner Panwaslih Aceh
DKPP 

BANDA ACEH - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia menjatuhkan sanksi peringatan kepada Ketua dan Komisioner Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh. Mereka dinilai terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman penyelenggara pemilu dalam perkara nomor 282/DKPP-PKE-VII/2018.

Perkara tersebut diadukan oleh Aidil Azhary dan Hafidh, masing-masing warga Banda Aceh dan Aceh Besar yang merupakan peserta seleksi panwaslih kabupaten/kota. Mereka mengadukan Ketua dan Anggota Bawaslu RI bersama Ketua dan Anggota Panwaslih Aceh terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan saat merekrut anggota panwaslih kabupaten/kota pada Agustus 2018.

Dalam perkara itu, Ketua dan empat Anggota Bawaslu RI sebagai teradu I hingga teradu V. Sedangkan Faizah selaku Ketua Panwaslih Aceh dan empat komisioner lainnya, yakni Zuraida Alwi, Marini, Nyak Arief Fadhillah Syah, dan Fahrul Rizha Yusuf menjadi teradu VI hinga teradu X.

“Menjatuhkan sanksi peringatan kepada teradu VI, Faizah selaku Ketua merangkap Anggota Panwaslih Provinsi Aceh, teradu VII Zuraida Alwi, teradu VIII Marini, teradu IX Nyak Arief Fadhillah Syah, dan teradu X Fahrul Rizha Yusuf masing-masing selaku Anggota Panwaslih Aceh dalam perkara nomor 282/DKPP-PKE-VII/2018 terhitung sejak dibacakannya putusan ini,” demikian bunyi putusan yang dilansir Serambi dari salinan putusan dimaksud.

Putusan itu dibacakan dalam sidang kode etik terbuka di Jakarta pada Rabu (16/1). Putusan dibacakan oleh Harjono selaku Ketua DKPP dan anggota, Muhammad, Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, dan Ida Budhiati. Sidang tersebut turut dihadiri oleh pengadu dan teradu. Selain kepada Panwaslih Aceh, DKPP juga menjatuhkan sanksi yang sama kepada Ketua dan Anggota Bawaslu RI.

Seperti pernah diberitakan Serambi beberapa waktu lalu, alasan pengadu mengadukan Ketua dan Anggota Bawaslu RI bersama Ketua dan Anggota Panwaslih Aceh ke DKPP adalah karena proses rekrutmen anggota panwaslih kabupaten/kota yang dilakukan oleh tim seleksi (timsel) telah melanggar prinsip adil. Disebutkan, timsel telah membedakan antara calon petahana, pergantian antarwaktu, dan peserta baru.

Perbedaan itu terlihat mulai dari penempatan nomor urut pendaftaran, calon petahana mendapat nomor urut 1 sampai 3, meskipun terlambat mendaftar. Kemudian, setiap peserta yang lulus ujian tulis dan psikologi, maka berhak mengikuti tahapan selanjutnya.

Dalam pokok aduan pengadu yang dilansir Serambi dari salinan putusan disebutkan, sejak awal penerimaan pendaftaran, Bawaslu RI melalui timsel ditengarai telah melanggar prinsip adil karena membedakan dan tidak memperlakukan secara setara antarapeserta petahana, PAW, dan peserta baru. “Peserta petahana ditempatkan pada urutan 1 sampai 3 pada absen urutan pendaftaran walaupun mereka terlambat mendaftar dan hal ini tidak diatur dalam Peraturan Bawaslu,” demikian bunyi pokok aduan tersebut.

Disebutkan lagi, pelanggaran terhadap prinsip adil ini berlanjut saat dilaksanakan ujian tulis. Pengadu menyebutkan, ujian tulis dilakukan dengan sistem CAT hanya diikuti peserta PAW dan peserta baru. Peserta petahana tidak mengikuti tes tulis bersama peserta lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 37 ayat (3) Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2018 dan tidak diketahui apakah mereka ikut ujian tertulis atau tidak.

Setelah dilakukan ujian tulis, dilanjutkan dengan ujian psikologi, peserta petahana diikutkan dalam tes psikologi. Peserta yang lulus ujian tulis dan psikologi berhak ikut tahapan seleksi selanjutnya. “Namun, peserta petahana yang tidak ikut ujian tulis ternyata seluruhnya diberikan hak untuk ikut tahapan seleksi selanjutnya, bahkan dalam pengumuman nama-nama petahana diletakkan di urutan 1 sampai 3,” demikian antara lain keterangan pengadu dalam putusan tersebut.

Sanksi keras
Selain menjatuhkan sanksi kepada Ketua dan Anggota Panwaslih Aceh, dalam sidang itu DKPP juga menjatuhkan sanksi keras kepada Ketua Panwaslih Aceh Selatan, Baiman Fadhil dalam perkara lainnya, nomor 238/DKPP-PKE-VII/2018. Dia dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu karena terlibat dalam partai politik sebagaimana diadukan oleh Ketua dan Anggota Panwaslih Aceh.

“Menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada teradu Baiman Fadhli selaku Ketua merangkap Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Selatan dalam perkara nomor 238/DKPP-PKE-VII/2018 terhitung sejak dibacakannya putusan ini,” demikian bunyi putusan tersebut. (dan)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved