FH Unsyiah Bedah Polemik Pilkada Subulussalam

Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (FH Unsyiah) menggelar

FH Unsyiah Bedah Polemik Pilkada Subulussalam
SERAMBINEWS.COM/KHALIDIN
CALON Wali Kota/Wakil Wali Kota Subulussalam, Affan Alfian Bintang/Salmaza salam kompak dengan Dedi Anwar Bancin yang menjadi rival politiknya dalam pilkada Subulussalam, Kamis (28/6/2018). 

BANDA ACEH - Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (FH Unsyiah) menggelar bedah kasus ‘Polemik Syarat Pemilihan Kepala Daerah di Aceh (Studi Kasus di Kota Subulussalam)’.

Kegiatan itu dibuka Wakil Dekan I FH Unsyiah, Dr Azhari Yahya SH MSL MA, didampingi Ketua LKBH FH Unsyiah, Kurniawan S SH LLM di Aula Fakultas Hukum Unsyiah, Banda Aceh, Kamis (24/1).

Diskusi tersebut menghadirkan tiga narasumber utama yaitu Pakar Hukum Tata Negara Unsyiah, Zainal Abidin SH MSi MH, Ketua Badan Legislasi DPRA, Abdullah Saleh, serta Advokat yang juga Ketua PERADI Banda Aceh, Zulfikar Sawang SH. Bedah kasus itu difasilitasi dosen FH Unsyiah, Saifuddin Bantasyam SH MA.

Untuk diketahui, Komisi Independen Pemilihan (KIP) telah menetapkan Affan Alfian Bintang-Salmaza sebagai Wali Kota-Wakil Wali Kota Subulusalam. Keputusan KIP kemudian digugat paslon nomor urut 2, Sartina-Dedi Anwar Bancin, yang menyebut penetapan tersebut telah menyalahi ketentuan hukum, yang mana paslon pemenang dinilai tidak memenuhi syarat yakni calon kepala daerah harus orang Aceh.

Zulfikar Sawang, yang juga kuasa hukum penggugat mengatakan, KIP telah menyelenggarakan pilkada Subuklussalam sampai selesai. Namun ternyata, paslon pemenang pilkada tersebut tidak memenuhi syarat pemilihan yakni ‘orang Aceh’.

“Kami gugat ke PTUN karena ini putusan KIP. Faktanya, meskipun menang, paslon itu tak bisa ditetapkan karena tidak memenuhi syarat,” ujarnya, dan menyebut pengesahan tersebut bisa menjadi preseden tidak baik bagi Aceh karena melanggar qanun.

Dia menjelaskan, fakta hukumnya terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 24 yang mengatur salah satu syarat kepala daerah di Aceh yaitu orang Aceh. Lebih rinci, dalam Pasal 211 UUPA Ayat 1 ditegaskan bahwa orang Aceh adalah setiap individu yang lahir di Aceh, atau memiliki garis keturunan Aceh, baik yang ada di Aceh atau di luar Aceh, dan mengakui dirinya sebagai orang Aceh.

“Jadi harus dibedakan antara orang Aceh dan penduduk Aceh. Karena yang boleh mencalonkan diri sebagai pemimpin Aceh berdasarkan qanun adalah orang aceh,” paparnya.

Sementara Pakar Hukum Tata Negara Unsyiah, Zainal Abidin mengatakan memang UUPA secara tegas menyebutkan definisi orang Aceh. Namun ada ayat seterusnya yang mengingatkan bahwa setiap orang yang menetap di Aceh harus dihargai secara politik, sosial dan ekonomi. “Jadi ada dua hal yang harus diperhatikan,” ucapnya.

Zainal menyarankan agar Pilkada ke depan harus memiliki hukum acara yang lebih konkret, apabila ingin menerapkan syarat orang Aceh tersebut. “Harus disebutkan siapa itu orang Aceh dan lembaga mana yang berkewenangan mengeluarkan sertifikat yang menyatakan orang Aceh. Tidak cukup dengan pengakuan saja,” papar dia.

Terkait gugatan pilkada Subulussalam itu, Zainal Abidin menilai hal tersebut sudah di luar tahapan pilkada, sehingga tidak bisa lagi menggunakan kewenangan pilkada.

Amatan Serambi, bedah kasus ‘Polemik Syarat Pemilihan Kepala Daerah di Aceh’ itu berlangsung alot. Diskusi tersebut dihadiri banyak warga Subulussalam yang menentang polemik syarat pemilihan ‘orang Aceh’, karena dinilai berbau SARA. Mereka sepakat bahwa pembahasan isu tersebut hanya akan menimbulkan perpecahan di masyarakat. Sebab menurut mereka, siapa saja yang sudah menetap lama di Aceh bisa disebut sebagai orang Aceh.(fit)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved