LRT Palembang Bebani Keuangan Negara, Pemasukan Rp 1 Miliar, Biaya Operasional Rp 10 Miliar Perbulan

SERAMBINEWS.COM - Menjelang debat kedua Pemilu Presiden 2019, kubu Prabowo-Sandi terus menyoroti masalah infrastukur di era pemerintahan Jokowi.

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Suhendra Ratu Prawiranegara menilai pembangaunan infrastruktur saat ini tidaklah efisien.

Salah satu contohnya adalah pembangunan Light Rail Transit (LRT) Palembang yang sangat membebani keuangan negara.

"Sampai hari ini, pemasukan dari LRT Palembang tidak memenuhi target. Pemerintah harus keluarkan biaya Rp 10 miliar perbulan untuk biaya operasional, sementara pemasukannya hanya 1 miliar. Ada gap 9 miliar yang harus disubsidi, dan ini mau sampai kapan?" kata Suhendra dalam keterangan tertulisnya, Kamis (7/2/2019).

Baca: Soal Proyek LRT, Prabowo: Pak Jusuf Kalla Membenarkan Apa yang Saya Sampaikan

Baca: Gadis 15 Tahun Diperkosa Ayah Tiri di Depan Ibu Kandungnya, Ternyata Sudah Direncanakan

Menurutnya proyek tersebut sangat membebani BUMN di bidang konstruksi.

Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum 2005-2009 itu mencatat, setidaknya ada empat BUMN konstruksi yang saat ini terbebani utang lantaran menggarap proyek infrastruktur pemerintah.

"Ini adalah buntut kebijakan pemerintah yang tidak memperhitungkan dampak jangka panjang. Ini seolah-olah 'anda selesaikan ini, pokoknya saya gak mau tau', sehingga BUMN-BUMN ini berhutang dan menanggung risiko keuangannya," tuturnya.

Hal yang sama juga diungkapkan Prabowo saat menghadiri HUT Federasi Serikat Pekerja Metala Inoneia (FSPMI) yang ke 20 di Kelapa Gading, Jakarta, Rabu (6/2/2019).

Baca: Staf Ahli Haji Uma Minta Pemerintah Aceh Alokasikan Anggaran Maksimal untuk Advokasi TKI Aceh

Baca: Marc Marquez Tak Ingin Terlena Hasil Tes di Sirkuit Sepang, Andrea Dovizioso Mengaku Puas

Menurut Prabowo pembangunan LRT itu, berimbas terhadap masyarakat.

Pada akhirnya uang dari rakyat yang akan dipakai untuk biaya operasional LRT.

"4 bulan lalu saya mengatakan, LRT yang di Palembang itu tidak ekonimis, tahu tahu saya dimaki maki, dihujat, tapi sekarang data-data terungkap, tiap bulan LRT itu pemeliharaan operasinya jauh di atas pemasukannya, rakyat harus nombok," pungkasnya.

Pemprov Sumsel Tolak Subsidi LRT

Sebelumnya Gubernur Sumsel H Herman Deru SH MM menolak pernyataan anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono yang mengusulkan agar subsidi operasioan Light Rail Transit (LRT) dicabut dan dibebankan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel beserta Pemerintah Kota Palembang.

Baca: Cara Ampuh Usir Semut di Rumah dan Mencegah Datang Lagi

Baca: Jejak Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi, Politisi PDIP Jadi Tersangka Korupsi Rp 5,8 Triliun

Mantan Bupati OKU Timur dua periode ini mencoba meluruskan kalau LRT yang selama ini dibangga-banggakan jelang Asian Games lalu bukan aset milik daerah melainkan aset milik negara.

"Itu aset pusat dan itu pengelolaannya dikelola oleh PT KAI. PT KAI kan tidak hanya mengelola LRT saja tapi angkutan lainnya seperti batubara, dari angkutan itukan mendapat untung juga. Jadi jangan ketika rugi, dilempar ke kita yang disuruh bayar. Dak mau saya," tegas menantu mantan Walikota Palembang H Husni usai rapat Paripurna DPRD Sumsel, Kamis (31/1/2019).