LRT Palembang Bebani Keuangan Negara, Pemasukan Rp 1 Miliar, Biaya Operasional Rp 10 Miliar Perbulan
Salah satu contohnya adalah pembangunan Light Rail Transit (LRT) Palembang yang sangat membebani keuangan negara
lihat foto
Menurutnya, uusulan yang disampaikan anggota Komisi V DPR RI tidak seharusnya serta merta disampaikan tanpa ada koordinasi terlebih dahulu dengan penerintah daerah.
"Jika DPR RI punya inisiatif seperti itu harusnya berkoordinasi dan berdiskusi terlebih dahulu dengan Pemprov Sumsel maupun Kota Palembang," ujarnya.
Baca: Emas Batangan Bernilai Rp 316 Juta Muncul di Depan Pintu Rumahnya, Seorang Pria Dapat Hadiah
Baca: Aktris India Ditemukan Tewas Gantung Diri di Kipas Angin, Diduga Bunuh Diri Karena Putus Cinta
Ketua DPRD Sumsel HM Aliandra Gantada SH MH menambahkan, agar pemerintah pusat dan daerah perlu duduk bersama mencari solusi untuk penyelesaian masalah operasional LRT yang tak sebanding dengan pendapatannya.
"LRT ini aset negara, sehingga tidak ada tanggung jawab daerah untuk membantu biaya operasional maupun lainnya. Tapi kita sebagai daerah yang sudah mendapatkan pembangunannya ada kewajiban membantu dan memberikan solusi agar masalah biaya operasional ini bisa tertutupi," kata Gantada.
Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumsel Bidang Kehormatan juga menyebut, pemerintah pusat dan daerah perlu melakukan kajian khusus.
Pertama bagaimana pihak PT KAI selaku operator dapat menarik minat masyarakat agar menggunakan LRT sebagai moda transportasi.
Baca: 193 Warga Bangladesh Ditemukan Disekap dalam Ruko di Medan, Diduga Korban Trafficking
Baca: Bupati Aceh Besar Programkan Angkutan Gratis Bus Trans Jantho, Ini Rute yang Akan Dibuka
Kedua pemerintah daerah bisa menjadikan LRT ini sebagai salah satu wisata bagi masyarakat dan wisatawan yang sedang berkunjung ke Palembang.
"Operator harus meningkat sosialisasi. Nanti kita bicara juga dengan kota Palembang mungkin bisa menjadi objek wisata sehingga bisa menjadi pendapatan untuk membantu biaya operasioal," kata pria yang akrab disapa Antak.
Ia menyangsikan jika pemerintah pusat menarik subsidinya.
Sebab tidak akan mungkin karena anggaran pemerintah daerah baik Pemprov Sumsel maupun Pemkot tidak akan mampu menutupinya.
Baca: Ditilang, Pengendara yang Merusak dan Banting Motor Sendiri Lakukan 4 Pelanggaran Lalu Lintas
Baca: Pernah Tantang TNI Ajak Perang, Kini OPM Fitnah Indonesia hingga Merengek Minta Tolong Dunia
"Tarif yang mahal tidak mungkin terjangkau oleh masyarakat jika subsidi dicabut dan APBD Sumsel pun tidak akan mampu sehingga perlu terobosan-terobosan untuk meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan LRT ini," terang Gantada.
Tingginya biaya operasional Light Rail Transit (LRT) per bulan yang mencapai Rp10 miliar tidak sebanding dengan pendapatannya yang hanya Rp1,1 miliar perbulan.
Hal inilah yang menyebabkan hingga saat ini, LRT masih mendapat subsidi dari pemerintah pusat berkisar Rp150 miliar per tahun.
Komisi V DPR RI pun mengusulkan agar ke depan LRT mandiri, dan tidak lagi disubsidi oleh pemerintah pusat dan mendorong agar biaya operasional dibebankan kepada pemerintah daerah ataupun pemerintah kota sebagai pihak yang menginisiasi dibangunnya LRT di Palembang.(*)
Baca: Jatuh ke Kandang Babi, Seorang Wanita Tewas Dimakan Hidup-hidup
Baca: Habiskan Dana Rp 24,7 Miliar, Pendapa Bupati Abdya Mulai Bocor dan Diduga Jadi Lapak Maksiat
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul:
Kubu Prabowo-Sandi Soroti LRT Palembang, Diongkosi Rp 10 Miliar Sebulan, Pemasukan Hanya Rp 1 Miliar
Bukan Aset Daerah, Gubernur Sumsel Tolak Permintaan Menanggung Subsidi LRT Palembang
