INFO SINGKIL

Komisi II DPRK Aceh Singkil Gelar RDP dengan PT Nafasindo, Pertanyakan Kewajiban Plasma

Salah satu yang menjadi pembahasan dalam RDP itu terkait kewajiban plasma 20 persen dari areal hak guna usaha (HGU) PT Nafasindo.

Komisi II DPRK Aceh Singkil Gelar RDP dengan PT Nafasindo, Pertanyakan Kewajiban Plasma
SERAMBINEWS.COM/DEDE ROSADI
Komisi II DPRK Aceh Singkil, menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Nafasindo, Selasa (12/2/2019). 

SERAMBINEWS.COM, SINGKIL - Komisi II DPRK Aceh Singkil, menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Nafasindo, Selasa (12/2/2019).

Salah satu yang menjadi pembahasan dalam RDP itu terkait kewajiban plasma 20 persen dari areal hak guna usaha (HGU) PT Nafasindo.

Terutama terkait areal HGU Nafasindo yang diperpanjang tahun 2018.

"Kami mempertanyakan kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat 20 persen dari areal HGU atau lebih sering disebut plasma," kata Fakhrudin Pardosi Ketua Komisi II DPRK Aceh Singkil.

Selain membahas kewajiban plasama RDP yang dipimpin Wakil Ketua DPRK Aceh Singkil, Yulihardi itu mempertanyakan alasan pergantian nama perusahaan yang dulunya Ubertraco menjadi Nafasindo.

Kemudian mempertanyakan jenis tanaman mengapa hanya sawit, sebab sebelumnya diketahui jenis tanamanya ada tiga macam.

Baca: Massa Demo PT Nafasindo

Baca: Warga Demo PT Nafasindo

Baca: Sengketa Lahan dengan Nafasindo, Warga Unjuk Rasa ke Kantor DPRK Aceh Singkil

Baca: Terkait Pembakaran Pos Satpam, Warga Singkil Berdamai dengan Nafasindo

Baca: BREAKING NEWS: Satpam Setrum Warga, Berkelahi Lalu Pos Penjagaan Nafasindo Dibakar

"Yaitu sawit, karet dan tanaman serat bahan benang," ujar Fakhrudin.

Amir Husin dari PT Nafasindo mengatakan, pergantian nama telah sesuai peraturan berlaku. Begitu juga dengan jenis tanaman sudah mendapat persetujuan.

Terkait plasma Amir mengkalaim berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, tidak dibebani plasma lantaran pengajuan perpanjangan dilakukan tahun 2016.

Sementara Permentan yang mengatur plasma keluar tahun 2017.

Jawaban itu memicu perdebatan sebab dalam Undang-undang 39 tahun 2014 wajib melaksanakan plasma.

Apalagi dalam SK HGU Nafasindo tidak ada disebutkan tidak perlu melaksanakan plasma. "Prinsipnya kami siap mematuhi aturan berlaku, jika memang diwajibkan kami siap," kata Amir. (Diskominfo)

Penulis: Dede Rosadi
Editor: Yusmadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved