Kasus Suap

Terima Suap, 5 Anggota DPRD Sumut Dicabut Hak Politik, Divonis 4 Tahun Penjara dan Denda Rp 200 Juta

Kelimanya dinilai menyalahgunakan wewenang untuk menerima suap dari Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho.

Terima Suap, 5 Anggota DPRD Sumut Dicabut Hak Politik, Divonis 4 Tahun Penjara dan Denda Rp 200 Juta
KOMPAS.COM/ABBA GABRILLIN
Empat anggota DPRD Sumut divonis 4 tahun penjara di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (14/2/2019). 

SERAMBINEWS.COM - Lima anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) divonis dengan hukuman masing-masing empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan.

Mereka juga dijatuhkan hukuman tambahan kepada kelima anggota dewan tersebut, berupa pencabutan hak politik.

Vonis itu dibacakan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (12/2/2019).

Kelimanya dinilai menyalahgunakan wewenang untuk menerima suap dari Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho, dengan total nilai Rp 3,257 miliar.

Kelima anggota DPRD Sumut tersebut masing-masing, Rijal Sirait, Fadly Nurzal, dan Rooslynda Marpaung, anggota DPRD periode 2009-2014.

Kemudian dua lainnya adalahRinawati Sianturi dan Tiaisah Ritonga, anggota DPRD dua periode, yakni 2009-2014 dan 2014-2019.

"Menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 2 tahun setelah selesai menjalani pidana pokok," ujar ketua majelis hakim, Hariono saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (14/2/2019), seperti dilansir dari Kompas.com.

Baca: Banyak Nama Elit dalam Sidang Korupsi, Ada Apa?

Baca: Dana Desa Sektor Korupsi Nomor 1, Berikut Daftar 5 Sektor yang Paling Banyak Dikorupsi Selama 2018

Baca: Korupsi Rp 106,8 M, Buronan Jaksa Sejak 2015 Ditangkap KPK, Begini Cara DPO Itu Menghindari Incaran

Kelimanya divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan.

Menurut hakim, pidana tambahan berupa pencabutan hak politik perlu untuk melindungi publik atau masyarakat dari kemungkinan terpilihnya kembali para terdakwa sebagai anggota DPR atau pejabat publik.

Menurut hakim, anggota Dewan merupakan perwakilan masyarakat yang bertugas menampung dan memperjuangkan aspirasi.

Halaman
12
Editor: Safriadi Syahbuddin
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved