Salam

Banyak Nama Elit dalam Sidang Korupsi, Ada Apa?

Sidang kasus suap Dana Otonomi Khusus (DOKA) 2018 dengan terdakwa Irwandi Yusuf masih terus memeriksa

Banyak Nama Elit dalam Sidang Korupsi, Ada Apa?
ANTARA /Hafidz Mubarak A
Terdakwa kasus dugaan suap Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) 2018 Irwandi Yusuf mendengarkan keterangan saksi saat menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta 

Sidang kasus suap Dana Otonomi Khusus (DOKA) 2018 dengan terdakwa Irwandi Yusuf masih terus memeriksa saksi-saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dalam sidang lanjutan, Senin (11/2), yang menghadirkan Direktur PT Tempura Alam Nanggroe, Dedi Mulyadi, sebagai saksi terungkap beberapa fakta baru yang sebelumnya tak tercium publik. Dalam kesaksian Dedi beberapa kali tersebut nama anggota DRP RI asal Aceh, Nasir Djamil Msi, dan nama beberapa mantan bupati.

Di Pengadilan Tipikor itu Dedi bersaksi untuk terdakwa Gubernur nonaktif Aceh, Irwandi Yusuf dan dua terdakwa lain, yakni Teuku Saiful Bahri dan Hendri Yuzal. Nama Nasir Djamil disebut saat Dedi menyatakan staf Nasir Djamil yang bernama Rizal menerima uang Rp 1 miliar.

Rizal mengaku Asisten Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS, Muhammad Nasir Djamil. Dia diduga terima uang Rp 1 miliar dari Dedi Mulyadi. “Saya memberi uang itu karena Rizal telah memberi saya proyek. Tapi Bang Nasir Djamil enggak tahu apa-apa itu. Urusan itu tidak dengan Bang Nasir. Yang menawarkan pekerjaan itu si Rizal kepada saya,” ucap Dedi saat bersaksi dalam sidang dugaan suap dan gratifikasi tersebut.

Dalam sidang itu, selain nama Nasir Djamil, nama beberapa mantan bupati juga tersebut di kesaksian Dedi yang dikonfirmasi kembali oleh jaksa. Setiap nama selalu terkait dengan aliran dana yang jumlahnya antara Rp 1 miliar sampai Rp 2 miliar. Dan, Dedi mengaku catatannya itu terkait dengan proyek.

Dengan demikian, fakta-fakta baru yang terungkap itu seolah membenarkan apa yang selama ini diduga-duga oleh banyak kalangan, bahwa penyelewengan dana otonomi khusus Aceh itu bukan hanya terjadi di Kebupaten Bener Meriah, tapi di hampir semua kabupaten/kota. Dana Otsus yang dikelola Pemerintah Provinsi Aceh juga sudah banyak terungkap tak mencapai sasaran. Bahkan, ada yang proyeknya fiktif, tapi dananya cair 100 persen.

Selain penyelewengan dana itu terjadi di hampir semua kabupaten/kota dan di Pemerintahan Provinsi Aceh, korupsi dana otonomi khusus itu juga melibatkan banyak orang, terutama para penguasa di masing-masing daerah. Bukan hanya elit di eksekutif, tapi kalangan legislatif juga disinyalir menikmatinya secara tanpa hak.

Dari catatan pengeluaran dana seorang Dedi Mulyadi saja sudah tersebut sejumlah nama bupati (kini sudah mantan) dan beberapa elit politik yang pernah dikirimi duit yang jumlahnya miliaran rupiah terkait dengan urusan proyek. Dan, kontraktor seperti Dedi bukan hanya satu, tapi bisa saja banyak.

Oleh sebab itu, fakta-fakta dari persidangan menjadi “pekerjaan rumah” lanjutan bagi KPK untuk menelusuri penggunaan dana otonomi khusus di Aceh. KPK memang harus kerja keras, apalagi perkara yang menjerat Irwandi dkk sebagai terdakwa ini kelihatan banyak nama yang harus dipanggil lagi. Publik juga ingin tahu siapa sih Rizal yang mengaku Asisten Nasir Djamil? Kalau dia bukan asisten Nasir, dari mana pula ia bisa dapat proyek yang kemudian “dijualnya” kepada Dedi “seharga” Rp 1 miliar? Jadi, pertanyaan-pertanyaan itu yang publik ingin tahu jawabannya melalui KPK.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved