Eksekusi Cambuk Oknum DPRK Agara tak Jelas

Pelaksanaan eksekusi cambuk terhadap oknum Anggota DPRK Aceh Tenggara (Agara), Timbul Hasudungan Samosir

Eksekusi Cambuk Oknum DPRK Agara tak Jelas
tribunnews.com
ilustrasi sabung ayam

* Jaksa Mengaku Kesulitan Melakukan Pemanggilan
* Terkait Kasus Judi Sabung Ayam

KUTACANE - Pelaksanaan eksekusi cambuk terhadap oknum Anggota DPRK Aceh Tenggara (Agara), Timbul Hasudungan Samosir, yang tersangkut kasus maisir (judi) sabung ayam, terus mengalami penundaan dan hingga sekarang masih belum jelas kapan eksekusi akan dilaksanakan.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Agara, Fithrah SH, mengatakan, masih belum jelasnya pelaksanaan eksekusi cambuk itu lantaran jaksa eksekutor kesulitan melakukan upaya paksa memanggil Timbul Hasudungan Samosir karena terbentur dengan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

Dalam qanun tersebut, pada pasal 258 ayat 3 disebutkan pemanggilan paksa harus dengan penetapan hakim. “Kami memandang keberadaan pasal 258 ayat 3 telah membuat jaksa tidak dapat bergerak cepat untuk melakukan pemanggilan paksa,” ujar Fithrah kepada serambi dalam rilisnya, Sabtu (16/2).

Kajari menjelaskan, Timbul Hasudungan yang beragama Kristen telah dinyatakan sebagai tersangka oleh Polres Agara bersama kedua rekannya dalam perkara perjudian sambung ayam. Timbul lalu memilih untuk diadili dalam hukum jinayah yang berlaku di Provinsi Aceh. Perkara mereka dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU), dan oleh Jaksa dilakukan penahanan kepada Timbul dan temannya untuk mengikuti proses persidangan.

“Setelah dilimpahkan ke Mahkamah Syariah (MS) dan sebelum proses persidangan dimulai, hakim MS telah melakukan proses penangguhan penahanan terhadap Timbul Hasudungan Samosir, sedangkan kedua rekannya masih tetap ditahan dan ditangguhkan setelah beberapa hari ,” jdelasnya.

Setelah proses persidangan berlangsung, akhirnya majelis hakim memutuskan Timbul Hasudungan diputus dengan hukuman 12 kali cambuk dan diterima oleh Timbul sehingga perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap. “Karena yang bersangkutan dan kedua rekannya telah dilepas oleh hakim yang mengadili, lalu jaksa eksekutor memanggil ketiganya untuk pelaksanaan hukuman. Tetapi yang hadir hanya kedua rekannya, sedangkan Timbul Hasudungan Samosir sudah kami panggil secara patut dan sah melalui institusinya yaitu Ketua DPRK dan telah disampaikan kepada istrinya, ternyata tidak hadir ke acara pelaksanaan hukuman. Berdasarkan surat kepala desa, yang bersangkutan telah keluar kota,” beber Fithrah.

Dua minggu kemudian, lanjut Fitrah, jaksa eksekutor melakukan pelaksanaan hukuman cambuk dan juga telah memanggil terpidana Timbul Hasudungan Samosir secara patut dan sah melalui institusi DPRK dan telah disampaikan kepada istrinya. Tetapi ternyata juga tidak mau hadir dengan keterangan dari kepala desa yang menegaskan Timbul berada di Medan.

Karena terpidana timbul tidak kooperatif, dua minggu yang lalu Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Agara, Fithrah SH, telah memohon kepada Ketua MS untuk mengeluarkan penetapan pemanggilan paksa kepada terpidana Timbul Hasudungan Samosir.

“Permohonan kepada Ketua MS merupakan amanat dari pasal 258 ayat 3 qanun nomor 7 tahun 2013 tentang hukum acara jinayah yang mensyaratkan jaksa eksekutor tidak boleh melakukan pemanggilan paksa selain musti melalui penetapan hakim,” jelas Kajari.

Selanjutnya, pada tanggal 11 Februati 2019, Ketua MS melalui wakil Ketua MS menyatakan tidak bisa mengeluarkan penetapan pemanggilan paksa terhadap Timbul Hasudungan untuk melaksanakan eksekusi dengan menyebut pemanggilan sebelumnya oleh jaksa eksekutor tidak sah, tanpa menerangkan alasan tidak sah tersebut.

Hingga saat ini, Kajari Agara mengaku masih akan menyurati Wakil Ketua MS Agara untuk menanyakan alasan tidak sahnya surat panggilan jaksa eksekutor, mengingat sulitnya jaksa melaksanakan eksekusi terhadap Timbul Hasudungan Samosir.

“JPU tidak ada melakukan diskriminasi perlakuan, yang mana dapat dilihat bahwa Timbul Hasudungan saat proses penyidikan tidak dilakukan penahanan, namun saat berkas perkaranya dilimpahkan ke JPU, yang bersangkutan dan kedua temannya langsung ditahan sama seperti kasus-kasus lainnya. Namun di persidangan, Timbul Hasudungan kembali dilakukan penangguhan penahanan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim MS yang mengadili perkara tersebut, padahal saat itu proses persidangan belum dilakukan,” ungkap Fithrah.

Selain itu ditambahkannya, terhambatnya proses eksekusi juga berawal dari lambatnya pemerintah daerah melaksanakan eksekusi tersebut karena ketiadaan anggaran. “Tidak adanya perhatian pemerintah Provinsi Aceh dalam mengalokasikan anggaran membuat pelaksanaan eksekusi beberapa kali tertunda. Tanggung jawab hukum syariah Islam juga berada pada Pemerintah Provinsi Aceh,” Ujar Kajari.(as)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved